tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum teralisasi dan dicairkan lebih dari Rp210 triliun.
Sedangkan realisasi Program PEN sejak Januari sampai 17 Desember 2021 telah mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu Rp744,7 triliun.
"Kita lihat tinggal dua minggu lagi dan masih ada lebih dari Rp210 triliun yang belum terbelanjakan di dalam PEN," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisasi, walaupun dana kementerian/lembaga yang tidak mampu terealisasikan seluruhnya akan dikembalikan dananya ke APBN.
Secara rinci, realisasi program PEN terdiri dari bidang kesehatan yakni Rp147,44 triliun, perlindungan sosial Rp161,17 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp74,36 triliun, program prioritas Rp87,47 triliun, serta insentif usaha Rp63,16 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi bidang kesehatan telah mencapai 68,6 persen dari alokasi Rp214,96 triliun, yang diberikan antara lain untuk penggunaan untuk RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembiayaan paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM, serta insentif tenaga kesehatan.
Kemudian realisasi perlindungan sosial telah mencapai 86,4 persen dari pagu Rp186,64 triliun, yang meliputi antara lain bantuan kuota internet, bantuan beras, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan realisasi insentif usaha telah mencapai 100,5 persen dari alokasi Rp62,83 triliun, yang diberikan antara lain untuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengurangan angsuran PPh 25, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti.
"Ini semua untuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati oleh masyarakat, mulai dari mulai UMKM, konsumen, dan para perusahaan," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Ia melanjutkan Program PEN juga diberikan dalam bentuk bantuan UMKM dan korporasi yang telah mencapai 45,8 persen dari pagu Rp162,4 triliun, yang diberikan antara lain untuk penempatan dana bank dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sementara untuk program prioritas telah terealisasi 74,2 persen dari anggaran tersedia Rp117,94 triliun, antara lain meliputi fasilitas pinjaman daerah, ketahanan pangan, serta padat karya kementerian/lembaga.
