Asosiasi sopir taksi online menilai putusan MA terkait Permenhub 26/2017 merugikan mereka. Sebab putusan MA itu menyebabkan tak ada aturan yang mengawasi usaha transportasi berbasis aplikasi.
Menhub mengatakan selama ini ia berkonsentrasi pada fungsi pelabuhan dan bandara. Ia berjanji akan lebih mengawasi kontraktor proyek-proyek yang berada di bawah kementeriannya.
Menteri Perhubungan menunjuk Bay M Hasani menjadi pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut terhitung mulai 24 Agustus 2017 sampai ada penetapan pejabat definitif.
Dalam OTT Dirjen Hubla, KPK menemukan 33 tas berisi uang senilai total Rp18,9 miliar berupa cash dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp1,174 miliar.
KPK membongkar kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Kasus ini melengkapi sejumlah isu miring terkait korupsi dan pungli di Dirjen Perhubungan Laut selama ini.
Penangkapan Dirjen Hubla menandakan isu kelautan masih menjadi wilayah korupsi. Dalam kasus Tony, KPK menilai, banyak pelabuhan bisa dikeruk sehingga muncul praktek suap demi mendapatkan proyek.
Kasus suap di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menggunakan modus baru. Penyuap membuat rekening ATM yang diserahkan kepada Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono.
Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 26 Tahun 2017 baru bisa efektif setidaknya 3 bulan setelah keputusan diterima Kemenhub pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.
Menteri Perhubungan Budi Karya memastikan proyek perhubungan laut tetap berjalan pasca-penangkapan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub dalam OTT KPK, Rabu (23/8/2017) malam.