Biaya Sekolah Pilot Ratusan Juta, Lulus Jadi Pengangguran

Upacara purnabakti pilot Garuda Indonesia yang tergabung di Asosiasi Pilot Garuda (APG) di bandar udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Lucky R.
Oleh: Arbi Sumandoyo - 25 September 2017
Dibaca Normal 4 menit
Empat tahun lalu, pemerintah gembar-gembor kekurangan pilot. Kini situasinya terbalik: Indonesia kebanjiran pilot pengangguran.
tirto.id - Empat tahun lalu Tomi memutuskan ikut seleksi di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang. Saat itu, kata Tomi, pemerintah lewat kementerian perhubungan melontarkan bahwa Indonesia kekurangan pilot, yang jumlahnya mencapai ratusan per tahun. Kabar itu pula yang membuat Tomi yakin untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang penerbang dengan mengikuti seleksi sebagai taruna di STPI.

Terlahir dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tak menyurutkannya menggapai impian sebagai penerbang. Ia menyingkirkan ratusan pelamar lain. Pada 2016, ia lulus sekolah penerbangan sesudah menempuh pendidikan diploma dua selama tiga tahun.

Masalahnya, apa yang didengar Tomi empat tahun lalu kini telah berubah. Situasinya berbanding terbalik: Indonesia kelebihan pilot pemula atau dikenal penerbang ab initio. Imbasnya, Tomi bernasib sama dengan para lulusan sekolah pilot lain: menjadi pengangguran.

Anak muda kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, ini sudah lima kali mengirim lamaran pada tahun ini. Tetapi hanya satu perusahaan yang memanggil, dan ia gagal seleksi.

“Sudah setahun saya menganggur,” ujar Tomi melalui telepon, medio September lalu.

Ijazahnya sebagai seorang penerbang tak akan mungkin bisa dipakai buat melamar pekerjaan lain kecuali di maskapai atau pegawai negeri di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Karena enggan membebani orangtua, sembari menunggu informasi lowongan sebagai pilot, Tomi berusaha mencari pendapatan lain. Ia kini menyewa sebuah toko.

“Sudah dua bulan saya buka toko Aquascape,” kata Tomi, kini 24 tahun.

Dipandang dari segi pendidikannya, hal itu terdengar kontras dan ironis. Bukannya menerbangkan pesawat, Tomi justru merawat ekosistem bawah air dalam sebuah akuarium sebagai bisnis peruntungannya.

Namun, apa yang dialami Tomi juga terjadi pada banyak lulusan penerbang yang lain. Sebut saja Ros, yang pernah merasakan delapan bulan menjadi pengangguran. Saat saya bertemu dengannya pada medio September lalu, anak muda lulusan sekolah penerbangan swasta ini belum sebulan bekerja sebagai pilot pemula di sebuah maskapai swasta yang berkantor pusat di Jakarta.

Menurut Ros, sulit mencari kerja sebagai pilot memang sudah berjalan tiga tahun belakangan. Tepatnya saat gembar-gembor “Indonesia kekurangan pilot” berbarengan dengan tiga maskapai penerbangan gulung tikar: Adam Air, Batavia Air, dan Merpati Nusantara Airlines.

Imbasnya, pilot-pilot yang tadinya bekerja di tiga maskapai itu mencari peruntungan di maskapai lain. Di sisi lain, menurut Ros, Kementerian Perhubungan membuka keran perizinan baru bagi sekolah pilot swasta. Alhasil Indonesia justru kelebihan pilot. Pasar tenaga kerja spesialis ini menyingkirkan para lulusan penerbang pemula.

“Sudah salah prediksi, eh banyak sekolah penerbangan bermunculan,” ujar Ros, yang menyebut kelebihan pilot pemula ini mencapai angka “ribuan”.

Saban membuka lowongan pekerjaan, menurut Ros, maskapai penerbangan paling banter butuh sepuluh orang.

“Kalau dulu maskapai yang mencari pilot sampai ke sekolah-sekolah, kini pilot-pilot yang mencari maskapai,” katanya, lagi.

Hal terberat lain—dan berdampak psikologis pada keluarga yang menyekolahkan anaknya menjadi penerbang—adalah biayanya yang amat mahal, antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Ros, misalnya, telah menghabiskan sekitar Rp1 miliar selama menempuh pendidikan penerbangan. Bandingkan dengan gajinya sekarang: hanya Rp7 juta. Upah ini mau tak mau harus ia ambil lantaran ia juga mesti menambah jam terbang. Jika tidak, Ros bisa jadi akan menganggur selamanya, termakan umur, dan kalah bersaing dengan lulusan pilot lain.

Tata Kelola Keliru di Kementerian Perhubungan

Ada banyak faktor yang bikin persoalan banyak pilot menganggur. Namun, faktor dominan mesti dibebankan pada Kementerian Perhubungan.

Sejak pemerintah membuka keran sekolah penerbangan baru, jumlah lulusan pilot pemula terus naik, yang tak diimbangi informasi kebutuhan pilot dari industri penerbangan dalam negeri. Imbasnya, banyak orang berlomba-lomba menjadi pilot karena tak mengetahui berapa jumlah pilot yang dibutuhkan untuk industri penerbangan.

Kapten Bambang Adisurya Angkasa, Ketua Ikatan Pilot Indonesia, mengatakan pemerintah “belum sepenuhnya” membuat proteksi agar kebutuhan dan ketersediaan pilot di Indonesia seimbang. Ia menilai, di tengah isu “ribuan” lulusan sekolah pilot menjadi pengangguran, pemerintah justru terus mengeluarkan lisensi pilot yang jumlahnya bertambah setiap tahun.

“Seharusnya jumlah kebutuhan dan ketersediaan bisa diatur,” ujar Bambang melalui pesan elektronik, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak 2012 hingga 2016, jumlah lisensi pilot terus melonjak. Pada 2012-2013, Kementerian hanya mengeluarkan 624 lisensi pilot, dan 733 lisensi pada 2014.

Tapi, seiring Kementerian Perhubungan memberikan izin baru sekolah pilot, jumlahnya membengkak sampai 1.809 lisensi pada 2015-2016.

Para pilot mendapatkan lisensi menerbangkan pesawat usai melampaui sejumlah persyaratan, termasuk ujian flight check yang langsung di bawah pilot penguji dari Kementerian Perhubungan. Saat menjalani sekolah penerbangan, materi pendidikan yang mereka dapatkan pun disesuaikan dengan materi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Meski ada yang keliru dari Kementerian Perhubungan mengelola pendidikan pilot, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan saat ini, justru menuduh banyak penganggur dari lulusan sekolah penerbangan karena “kurang kompetensi.” Ia menilai sekolah-sekolah penerbangan swasta—yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan—menjadi muara masalahnya, dengan mencari keuntungan semata.

“Jadi sekolah-sekolah ini, saya harus katakan, berorientasi pada uang sehingga lulusan-lulusan itu tidak kompeten,” ujar Budi kepada reporter Tirto di rumah dinasnya, dua pekan lalu.

Karena itulah, ia bilang, Kementerian Perhubungan berencana melakukan moratorium penerimaan siswa penerbang.

Baca juga:

Menhub Sebut 900 Pilot Belum Punya Kualitas Mumpuni

Langkah Budi Karya Mengatasi Jumlah Pilot Pengangguran

Namun, rencana Budi Karya ini ditanggapi Kapten Deddy Suparli, Wakil Ketua Perkumpulan Institusi Pendidikan Penerbangan Indonesia. Deddy menilai, banyak lulusan pilot yang menganggur karena ada banyak faktor, dan salah satunya masih minim daya serap industri penerbangan terhadap mereka.

Agak aneh, kata Deddy, jika mereka “kurang kompetensi”—sebagaimana tudingan Budi Karya. Padahal, lisensi pilot justru dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Misalnya ada maskapai yang rencananya beli sekian pesawat, tapi kenyataannya tidak sesuai jumlahnya. Izin operasionalnya juga terbatas,” ujar Deddy dalam keterangan pers di Klub Persada, Halim Perdanakusuma, pekan lalu.

Faktor lain, ujar mantan Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara ini, “masih banyak maskapai [penerbangan sipil] yang memakai pilot-pilot asing.”

Baca juga: Kalah Saing dengan Pilot Asing, 900 Pilot Lokal Menganggur

Infografik HL Indepth Pilot

Bersaing dengan Pilot Asing

Pernyataan Budi Karya Sumadi yang menyebut lulusan pilot “kurang komptensi”, sehingga menyingkirkan para penerbang ab initio, menuai kritikan dari pelbagai kalangan. Di antaranya dari Alvin Lie, pemerhati penerbangan juga komisioner Ombudsman Republik Indonesia.

Alvin menilai, masalah ada “1.200” pilot yang menganggur bermuara dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Sejak pemerintah mengizinkan sekolah penerbangan baru untuk mencetak pilot demi mengimbangi kebutuhan industri, hal ini tidak dibarengi kualitas merata guna menghasilkan calon penerbang andal.

Buntutnya, kata Alvin, banyak maskapai penerbangan yang lantas membuka sekolah pilot, yang berimbas justru mencetak lulusan pengangguran.

“Kementerian Perhubungan mudah memberi izin, sehingga kualitasnya tidak merata. Akibatnya lagi, maskapai hati-hati menerima pilot,” ujar Alvin.

Ia juga menyoroti masih banyak pilot asing yang bekerja di Indonesia untuk mencari jam terbang. Kehadiran mereka mengambil celah lowongan pilot yang seharusnya bisa diisi oleh pilot-pilot pemula Indonesia.

“[Pilot asing] ini juga lulusan baru. Karena mencari jam terbang, mereka pun [bisa dikatakan] enggak digaji pun enggak apa-apa,” ujar Alvin. “Bahkan ada yang membayar.”

Sayangnya, data mengenai jumlah pilot asing yang sengaja mencari jam terbang ini tak diketahui angka pasti. Namun, menurut Budi Karya, kebanyakan pilot asing mengisi rute penerbangan perintis dan mereka “mau bekerja keras.”

“Yang saya lihat, pilot asing itu mau keringetan. Pilot kita, kan, maunya langsung naik jet, maunya Boeing 737, langsung ATR. Suruh pakai baling-baling ke Papua, enggak mau,” ujar Budi.

Namun, pernyataan Budi itu disanggah oleh Ros, pilot pemula dari sekolah penerbangan swasta. Menurutnya, mayoritas pelamar untuk maskapai yang membuka lowongan penerbangan perintis adalah lulusan sekolah penerbangan di Indonesia.

Bahkan, seingatnya, saat ada lowongan penerbangan perintis ke Papua, sebanyak 400 pilot pemula dari sekolah-sekolah penerbangan Indonesia ikut menjalani seleksi.

“Hampir semua lulusan baru,” ujar Ros.

Baca juga artikel terkait PILOT atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
* Data diambil dari 20 top media online yang dimonitor secara live
a