Indeks Kekerasan Seksual Di Kampus

Lalu mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual UPN Veteran Jogja dilakukan secara transparan dan berpihak kepada korban.

Dosen PNUP Makassar berinisial IS juga diturunkan pangkat usai melecehkan 3 mahasiswi. Mahasiswa desak Kemenristekdikti pecat pelaku secara tidak hormat.

Satgas PPK UI tak lama lagi akan memasuki tahap penyusunan kesimpulan serta rekomendasi sanksi terkait kekerasan seksual di Fakultas Hukum.

UBL memecat dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual ke mahasiswa. Sebelumnya, dosen tersebut sudah dinonaktifkan dari kegiatan kampus.

Mahasiswa UBL melaporkan dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual. Dosen tersebut sudah dinonaktifkan dari kampus sejak Februari 2026.

Kuasa hukum khawatir penanganan kasus pelecehan seksual di FH UI tak berpihak pada korban.

Korban diiming-imingi penelitian atau riset kolaboratif, korban kemudian diajak melakukan perjalanan secara empat mata.

UGM melakukan pemeriksaan disiplin terhadap Edy Meiyanto dengan kehati-hatian karena berkaitan dengan hak seseorang sebagai ASN.

Kemendikti Saintek lebih dulu mengecek ketentuan yang ada terkait kepegawaian seorang dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika.

UPH menegaskan bahwa Terlapor Mario Santoso telah dikenakan sanksi administratif berat sejak 16 Oktober 2024 dan tidak lagi menjadi dosen di UPH.

Kemendikbudristek melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan.

Sebanyak 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Koalisi Pembela LPM Lintas mendesak baik Rektor IAIN Ambon dan Polda Maluku menyetp segala tindakan diskriminatif maupun proses hukum terhadap LPM Lintas.

Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto dovonis bebas dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.

Kemendikbud menargetkan seluruh kampus mempunyai Satgas PPKS pada 2022. Namun faktanya saat ini baru 5 yang terbentuk.

Target tersebut dibidik sebagai bentuk implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Penyidik Polda Sumsel masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengubah status dosen pelaku pelecehan seksual di Unsri jadi tersangka.

Nadiem berjanji akan menampung rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan yang ada di Permendikbud PPKS.

Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Gusdurian menilai banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara maksimal karena belum ada landasan hukum yang kuat.