Indeks Kekerasan Seksual Di Kampus

Korban diiming-imingi penelitian atau riset kolaboratif, korban kemudian diajak melakukan perjalanan secara empat mata.

UGM melakukan pemeriksaan disiplin terhadap Edy Meiyanto dengan kehati-hatian karena berkaitan dengan hak seseorang sebagai ASN.

Kemendikti Saintek lebih dulu mengecek ketentuan yang ada terkait kepegawaian seorang dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika.

UPH menegaskan bahwa Terlapor Mario Santoso telah dikenakan sanksi administratif berat sejak 16 Oktober 2024 dan tidak lagi menjadi dosen di UPH.

Kemendikbudristek melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan.

Sebanyak 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Koalisi Pembela LPM Lintas mendesak baik Rektor IAIN Ambon dan Polda Maluku menyetp segala tindakan diskriminatif maupun proses hukum terhadap LPM Lintas.

Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto dovonis bebas dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.

Kemendikbud menargetkan seluruh kampus mempunyai Satgas PPKS pada 2022. Namun faktanya saat ini baru 5 yang terbentuk.

Target tersebut dibidik sebagai bentuk implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Penyidik Polda Sumsel masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengubah status dosen pelaku pelecehan seksual di Unsri jadi tersangka.

Nadiem berjanji akan menampung rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan yang ada di Permendikbud PPKS.

Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Gusdurian menilai banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara maksimal karena belum ada landasan hukum yang kuat.

Sahroni menilai Permendikbud 30/2021 merupakan jawaban atas keresahan mahasiswa hingga dosen terkait maraknya kasus kekerasan seksual di kampus.

Sekjen Kemenag Nizar Ali mengatakan Permendikbud PPKS tidak tepat dikaitkan dengan pelegalan zina.

Permendikbud PPKS di kampus yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut, Ledia nilai tak memiliki landasan agama.

Tantangan merumuskan peraturan ini, ujar Nadiem,  menyelaraskan dengan kementerian lain agar tidak tumpang tindih.

Liputan kolaborasi 'Nama Baik Kampus' memenangkan SOPA Award 2020 untuk kategori jurnalisme pelayanan publik.

Laporan kolaborasi Tirto soal kekerasan seksual di perguruan tinggi dan kerusuhan Wamena memenangkan Tasrif Award 2020 dari AJI.