Indeks Kekerasan Seksual Di Kampus

Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual telah disahkan setelah melalui jalan panjang yang diwarnai desakan dan protes dari mahasiswa.

Meski sudah diserahkan sejak Mei 2019, Rektor UGM tak segera meneken regulasi anti kekerasan seksual.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag menetapkan pedoman pencegahan seksual di kampus Islam negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Langkah progresif Fakultas Film dan Televisi IKJ cegah kasus pelecehan seksual, perundungan, dan intimidasi patut ditiru kampus-kampus lain.

Draf peraturan tentang anti kekerasan seksual sudah diserahkan ke Rektor UGM Panut Mulyono sejak Mei 2019.

Mahasiswa di Malang membentuk aliansi demi solidaritas penyintas kekerasan seksual usai pemberitaan Tirto dan pers kampus Inovasi.

Seorang dosen di UIN Malang memacari banyak mahasiswi dan mengajak mereka berhubungan seksual.

Kasus pelecehan seksual di USU cenderung ditutupi jurusan. Penyintas masih menanti keadilan.

Kasus pelecehan seksual yang dialami Agni menurutnya menjadi pemantik untuk lebih peduli terhadap isu kampus. Khususnya terkait pelayanan publik di kampus.

“Dokter di klinik kampus menyentuh puting saya saat melakukan pemeriksaan,” ujar seorang penyintas dari salah satu kampus di Yogyakarta.

Kisah kekerasan seksual yang kami dokumentasikan ini adalah puncak gunung es dari kasus-kasus serupa di perguruan tinggi di Indonesia.

Rektor UGM memastikan HS belum bisa wisuda, meski sudah menjalani yudisium.

LBH Apik menilai sejumlah lembaga pendidikan belum punya aturan yang memihak korban pelecehan seksual.

Humas #KitaAgni, Cornelia Natasya menyebut penyintas ingin pelaku di-DO.

Ombudsman mengumpulkan informasi dan dokumen untuk memastikan UGM menangani kasus sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

"Menindaklanjuti tim investigasi akan segera dibentuk tim etik. Targetnya secepat mungkin," kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono.

Komisioner Ombudsman menyatakan seharusnya penanganan kasus ini bisa diselesaikan sejak lama.

Menteri Yohana mengatakan, kasus kekerasan seksual di UGM bisa diproses ke ranah hukum, namun pihaknya masih akan melihat hasil dari mediasi antara keluarga terduga pelaku dengan keluarga korban.

Rifka Annisa menilai penyelesaian mekanisme internal UGM belum tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Polda DIY masih menunggu laporan terkait kasus pemerkosaan yang menimpa mahasiswa UGM.