Indeks Kebocoran Data Pribadi

Jokowi meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data NPWP yang dimunculkan akun Bjorka di media sosial.

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia tetap terjadi meski sudah ada UU PDP. Mengapa selalu berulang?

Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.

BSSN bersama tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi, dan investigasi terkait ini.

Penelusuran dan penyelidikan dugaan kebocoran data paspor Indonesia masih akan terus dilakukan secara mendalam.

Santoso meminta pemeriksaan atas kebocoran data paspor segera dilakukan.

Imigrasi bersama Kemenkominfo dan BSSN masih menelusuri dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia.

SatuSehat dinilai rentan alami penyalahgunaan data terlebih aplikasi tersebut menyimpan rekam medis pasien yang seharusnya tak boleh diakses pihak ketiga.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.

Menkopolhukam Mahduf MD mengatakan satgas tersebut dalam rangka menyongsong pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.

Kominfo, BSSN, BIN serta Polri masuk dalam tim khusus untuk merespons kebocoran data yang sedang ramai saat ini.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD kebocoran data yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang rawan.

Kasetpres menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di internet. Penyataan itu menanggapi klaim peretas Bjorka.

KPU menjamin data kependudukan yang saat ini dikelola oleh KPU terjamin secara kerahasiaan, termasuk perihal data pemilih.

RUU PDP juga akan mengatur suatu lembaga independen yang berada di bawah naungan presiden secara langsung.

Kominfo panggil operator seluler, Dirjen Dukcapil, BSSN dan Tipider Bareskrim Polri untuk investigasi lebih lanjut kasus ini.

Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar.