Indeks Kasus Suap Apbd Malang

Publik—tak hanya Malang tapi seluruh Indonesia—akan lebih banyak menyorot kinerja 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru resmi dilantik.

KPK akan memeriksa 6 anggota DPRD Malang sebagai tersangka dan 1 orang sebagai saksi, terkait kasus korupsi.

Kasus rasuah yang menyeret 43 orang di Kota Malang menambah daftar catatan korupsi di Malang Raya, yang meliputi: Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Celah negosiasi apa yang bisa diubah untuk pundi suap bagi legislator dan kalangan eksekutif di daerah?

Setiap bulan legislator DPRD Kota Malang ini mendapat tunjangan perumahan dan komunikasi intensif serta transportasi.

NasDem lakukan PAW terhadap anggota partainya di DPRD Kota Malang yang bersatus tersangka.

Pantauan Tirto pada Selasa (4/9/2018) sejak pukul 14.00 hingga 18.10 WIB, gedung DPRD Kota Malang tampak sepi dari aktivitas anggota dewan.

Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa roda pemerintahan di Kota Malang tidak akan terganggu usai ditetapkannya 22 anggota DPRD sebagai tersangka korupsi.

KPK telah menetapkan lagi 22 anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap.

Kasus suap yang menjerat mayoritas anggota DPRD Kota Malang dinilai oleh ICW menjadi bukti bahwa larangan eks napi korupsi menjadi caleg patut diberlakukan.

KPK resmi mentersangkakan dan menahan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 di sejumlah rumah tahanan.

Sejauh ini, baru 40 anggota yang ditetapkan tersangka. Lima anggota lainnya masih lolos dari kejaran KPK, tapi ada potensi mereka turut terlibat korupsi.

PDIP akan secepatnya melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap posisi sejumlah kadernya di DPRD Kota Malang yang menjalani proses hukum kasus suap di KPK.

Mendagri mengatakan, pengambil keputusan politik pembangunan pemerintah Kota Malang dapat melibatkan Gubernur Jawa Timur.

5 anggota tersisa berasal dari sejumlah partai. Mereka tak menjadi tersangka seperti 40 anggota lainnya yang tersandung kasus suap APBD-P Kota Malang 2015.

40 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Bagaimana ini bisa terjadi?

KPK resmi menetapkan 22 orang Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015.

KPK mengumumkan telah menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka pada 3 September 2018.

Aktivitas DPRD Kota Malang macet karena mayoritas anggotanya harus menjalani proses hukum di KPK terkait dengan kasus suap.

Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengungkapkan, saat ini instansinya belum memiliki gambaran seperti apa diskresi yang akan diambil.