Indeks Kasus Ratna Sarumpaet

Ketinggalan berita dari 29 September - 5 Oktober 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Geger hoaks Ratna Sarumpaet membuat warganet meluncurkan tagar #saveriodewanto dan #2019gantimertua. Tema klasik relasi penuh intrik antara mertua dan menantunya.

Ratna Sarumpaet sempat dibela habis-habisan politikus kubu Prabowo. Semua berubah setelah dia mengaku bohong dan kini malah disudutkan.

Ada banyak alasan dan jenis pembohong. Yang paling harus diwaspadai adalah pembohong patologis.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya bersikap netral, terkait dengan kasus Ratna Sarumpaet.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan, pihaknya perlu menyelidiki soal tuduhan Ratna Sarumpaet hendak mencari suaka di Chile.

Kasus ini berawal saat Ratna Sarumpaet ditangkap polisi saat hendak berangkat ke luar negeri.

Pemprov DKI menyatakan, siapapun boleh mengajukan permohonan dukungan dana untuk mengikuti kegiatan di luar negeri, seperti yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

Ratna Sarumpaet sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong.

“Itu hak mereka, silakan mereka mengajukan. Tapi keputusannya pada kepala satuan serse atau Kapolres setempat,” ujar Setyo Wasisto.

"Jangan polisi itu jadi alat. Begitu ya. Kalau sampai kapan pun tidak masalah [Amien dipanggil]. Asal menegakkan hukum dengan benar," kata Fadli Zon.

“Saya salah satu anggota senior di kongres ini,” tulis Ratna Sarumpaet.

Gerindra meminta penegak hukum adil sebab selama ini pengusutan perkara dilakukan secara tebang pilih.

“Tentu kami nurut [mengikuti jadwal] penyidik, penyidik yang mengagendakan dan menggelar perkara kasus ini,” ujar Argo.

"Saya kira itu salah alamat," kata Fadli Zon.

"Saya tidak percaya orang di sekitar Prabowo maupun Prabowo sendiri adalah korban."

Polisi akan memutuskan Ratna ditahan atau tidak setelah 1x24 jam.

“Kami memberikan fasilitas dukungan itu karena yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta."

"Dan, apabila kepentingan hukum yang diutamakan, maka standar dan kecepatan yang ada tentu akan berlaku sama pada semua kasus, ya," kata Fahri.

“Totalnya sekitar Rp70 juta untuk uang saku, tiket, dan akomodasi."