Indeks Kasus Korupsi Pertamina

Kontrak itu pertama kali dibuat saat Galaila Karen Agustiawan menjabat sebagai Dirut Pertamina pada 2014.

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk diperiksa sejak pukul 09.00 WIB.

Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023.

Video yang beredar di media sosial adalah unggahan tahun 2024 lalu dari Kompas.com, soal famili Jokowi yang punya jabatan strategis di Pertamina.

Potongan pidato Kim Jong-un dalam video di media sosial berasal dari sambutannya pada 8 Februari 2024 lalu. Dia tidak menyebut Indonesia dalam pidatonya.

Narasi yang beredar di media sosial berasal dari pembacaan artikel dari media yang tidak bisa dipastikan kredibilitasnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkap bahwa pihaknya tidak menyediakan BBM Regulasi THR.

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan seharusnya Ahok sebagai Komisiaris Utama mengetahui semua isi laporan dan audit Pertamina.

Penyidik Jampidsus Kejagung menanyakan 14 pertanyaan pokok kepada Ahok yang masih bersifat umum terkait korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina.

Ahok, diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina.

Jaksa Agung memastikan bahwa para tersangka kasus korupsi Pertamina tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi selama ditahan.

DPR membantah adanya pemberian amplop kepada anggota Komisi VI, saat rapat kerja dengan direksi PT Pertamina, Selasa (11/3/2025).

Kejaksaan Agung menggeledah Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara dan menyita 17 boks kontainer berisikan dokumen.

Politikus PDIP, Mufti Anam, meminta Pertamina menyetop upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan memakai pesohor jadi bintang iklan.

Mufti menyinggung kemarahan publik mulai dari kemarahan publik akibat kasus oplosan hingga tidak ada upaya Pertamina mengganti rugi konsumen yang tertipu.

Bambang tidak mau kasus tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina masuk ranah politik akibat pembentukan Pansus DPR.

Jokowi mendorong agar proses hukum kasus korupsi Pertamina bisa ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Jaksa Agung mengingatkan bahwa kejadian korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina terjadi saat COVID-19 sehingga bisa dikenakan pemberatan hukuman.

Sugeng mengeklaim, Komisi XII didesak oleh banyak pihak untuk membentuk Pansus agar mengusut kasus Pertamina yang bergulir pada 2018 hingga 2023 itu.

Dirut Pertamina memastikan hasil pengujian BBM yang beredar saat ini sudah sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan pemerintah.