Indeks Kasus Korupsi Ekspor Cpo

Hakim Agam meminta majelis hakim memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

JPU menilai eksepsi yang disampaikan oleh ketiga terdakwa bersama para penasihat hukumnya telah masuk ke dalam pokok perkara.

JPU meyakini Arif Nuryanta terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama majelis hakim yang memutuskan vonis lepas korupsi ekspor CPO.

Jaksa juga menuntut pidana uang pengganti senilai Rp9,5 miliar kepada Djuyamto dan Rp6,2 miliar terhadap Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Uang itu diduga diberikan untuk memengaruhi putusan majelis hakim dalam perkara CPO.

Djuyamto dan empat terdakwa lainnya dijadwalkan menghadapi sidang tuntutan dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara migor pekan depan.

"Sayalah yang menghancurkan karier saya sendiri," kata eks Hakim Djuyamto.

Djuyamto berkilah sebelum putusan ontslag tersebut diketuk, sempat memiliki pendapat para terdakwa korporasi migor.

Putusan menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi korupsi minyak goreng diketok Mahkamah Agung pada Senin (15/9/2025).

Kejagung menyita uang senilai Rp1.374.892.735.527,46 dari terdakwa korporasi Musim Mas Grup dan Permata Hijau Grup.

Di kasus korupsi ekspor CPO, Permata Hijau menyebabkan kerugian illegal gain mencapi Rp937,5 miliar dan Musim Mas Grup Rp4,8 triliun.

Pengembalian dari Wilmar Group ini adalah kerugian berdasarkan hitungan ahli atas keuntungan yang tidak sah secara hukum atau illegal gain.

Sebanyak tiga mobil mewah dan dua kapal yang disita Kejagung diketahui milik Ariyanto Bakri, tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO.

Kejagung mengeklaim tidak ada kepentingan politik apapun dalam setiap penanganan perkara.

Kejagung mendalami soal otoritas mana yang berwenang mengambil keputusan soal ekspor CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Kejaksaan Agung dinilai salah langkah menggunakan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ekspor CPO dan BTS 4G Kominfo.

Kejagung berdalih ingin menggali keterangan Airlangga Hartarto guna mendalami tindak pidana korupsi minyak goreng yang telah terbukti sebelumnya.

Pemeriksaan Airlangga Hartarto ini terjadi di tengah gonjang-ganjing isu desakan Munaslub Golkar dan mengganti Airlangga.