Indeks Kasus Korupsi

Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo dan 2 tersangka lain ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari pertama sampai 23 Desember 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kabupaten Banggai Laut Wenny Bukamo, Kamis, 3 Desember 2020 pukul 13.00 Wib.

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diduga menerima uang sebanyak lima kali dengan total Rp1, 661 miliar dari yang dijanjikan Rp3,2 miliar.

Surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Edhy Prabowo pada 26 November 2020 dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 12.00 kedua tersangka Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah memberikan uang kepada advokat Anita Kolopaking sebagai success fee untuk mengurus PK Djoko Tjandra.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai kualitas komunikasi Ketua KPK Firli Bahuri buruk lantaran sesumbar akan ada penangkapan dua kepala daerah.

Pengusaha Andi Irfan Jaya didakwa membantu Djoko Tjandra menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,28 miliar).

Persepsi tersebut dipengaruhi penanganan COVID-19 yang terkait bantuan ekonomi langsung.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari bebas pada 31 Oktober 2020, setelah 4 tahun mendekam di penjara di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Terdakwa menyelewengkan uang infak atau sedekah jamaah Masjid Raya Sumbar tahun 2013-2019 sebesar Rp857,7 juta.

Menurut ICW, perjamuan Kepala Kejari Jaksel terhadap dua tersangka suap kasus surat jalan Djoko Tjandramencoreng kehormatan jaksa.

Penyidik melimpahkan berkas perkara Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan dua tersangka lain dalam kasus korupsi penghapusan red notice, Jumat (16/10/2020).

Kejaksaan juga mentetapkan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri, Yunan Anwar (YA) sebagai tersangka pemberi gratifikasi.

Kuasa hukum Anas Urbaningrum membandingkan putusan PK dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Anas.

Pinangki didakwa tiga pasal berlapis dalam kasus Djoko Tjandra, mulai dari penerimaan suap 500 ribu dolar AS hingga pencucian uang.

Sidang permohonan gugatan praperadilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditunda karena pihak termohon, Bareskrim Polri tidak hadir.

Bareskrim Polri menyerahkan kembali dokumen perkara surat jalan palsu Djoko Tjandra cs usai melengkapi kekurangan syarat formal dan material ke JPU.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti percakapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking ke KPK.

Penyidik Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara tersangka korupsi dan TPPU Pinangki Sirna Malasari ke JPU Kejari Jakarta Pusat.