Indeks Kasus Korupsi

Uang suap disediakan oleh legal Wilmar Group yang baru saja ditetapkan Kejagung jadi tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan terhadap Muhammad Syafei yang merupakan legal PT Wilmar Group.

KPK pun mengeklaim juga memiliki bukti berupa dokumen maupun keterangan saksi sehingga perlu memanggil Febri Diansyah selaku kuasa hukum Hasto.

Tessa mengatakan, penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat selain kediaman La Nyalla terkait korupsi dana hibah pokmas APBD Jawa Timur.

Febri mengatakan, kehadiran dalam agenda pemeriksaan hari ini, Senin (14/4/2025), dalam rangka menghormati lembaga KPK.

Menukil dari data elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan dari keempat hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejagung itu memiliki total harta miliaran rupiah.

Penyidik menyita puluhan motor dari tersangka Ariyanto sekaligus menyita 3 unit mobil serta sejumlah mata uang asing.

Pemberian uang dilakukan pada dua tahap, yakni tahap pertama Rp4,5 M dan tahap kedua sebesar Rp18 M, dengan menggunakan mata uang dolar AS.

Penyidik menetapkan ketiga hakim tersangka setelah menerima uang suap bernilai miliaran melalui MAN selaku Wakil Ketua PN Jakarta Pusat pada saat itu.

KPK merasa perlu informasi yang cukup dari para saksi sebelum memanggil Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp222 M.

Penyitaan tersebut dilakukan KPK terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan d Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

KPK menduga Djoko Tjandra memberikan uang kepada Harun Masiku saat bertemu di Malaysia untuk menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Jaksa juga menuntut Sahata untuk membayar denda senilai Rp250 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti senilai Rp525 juta.

Para tersangka telah mengakibatkan kerugian negara hingga 15 juta dolar AS atau setara dengan Rp252,2 miliar.

Kedua tersangka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK dan telah hadir untuk mengikuti pemeriksaan, tetapi belum diketahui terkait materi pemeriksaannya.

KPK memeriksa dua mantan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

Hal tersebut dilakukan agar nantinya penuntut umum bisa yakin saat menyajikan sebuah kasus di persidangan.

Jika kerja media dibatasi, besar kemungkinan korupsi semakin merajalela.

JPU KPK pun memastikan penegakan hukum kasus Hasto dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Febri mengatakan, kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini sebagai bukti kooperatif dalam perkara kasus suap PAW DPR RI.