Indeks Kasus Korupsi

Budi hanya memastikan KPK masih menunggu salinan Keppres yang akan diantar oleh Kementerian Hukum terkait rehabilitasi eks Dirut ASDP, Ira Puspadewi, dkk.

Penggeledahan terhadap PT Widya Satria selaku pemenang proyek itu berkaitan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo non-aktif, Sugiri Sancoko.

Penyidik Kejari Jambi mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pemerintah kota dan provinsi.

Eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (2017-2024) Ira Puspadewi dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo atas kasus korupsi. Apakah langsung bebas?

Kedudukan Ira Puspadewi, M Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono otomatis dipulihkan seperti sediakala.

Presiden Prabowo juga beri rehabilitasi bagi M Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Kubu Paulus Tannos mencampurkan materi non-formil dalam dalil praperadilan yang dinilai berada di luar lingkup kewenangan hakim praperadilan.

KPK pernah panggil Paulus Tannos sebagai saksi dan tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, dia selalu mangkir.

Jaya Samaya Monong diperiksa dalam kapasitasnya sebagai eks Direktur PT SMJL, anak perusahaan BJU Group, yang turut dapat bantuan fasilitas kredit LPEI.

Asep mengaku, KPK sudah beberapa kali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan NCB Mabes Polri, tetapi red notice belum kunjung keluar.

Asep menegaskan, pendalaman ini tidak terpaku pada penindakan, melainkan sejalan dengan upaya pencegahan agar program Quick Win ini bisa berjalan baik.

Aji mengatakan, Kemenkes selama ini sudah bersikap kooperatif dengan menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan KPK dalam penyidikan kasus tersebut.

BPK menilai, PT PGN seharusnya tidak membayarkan 15 juta dollar AS kepada PT IAE walaupun terdapat klausul hukum Perjanjian jual-beli Gas (PJBG).

Asep menyatakan, 16 dari total 53 kapal yang diakuisisi belum bisa beroperasi karena biaya perawatan belum lunas.

Asep mengatakan, KPK baru akan menyelesaikan kasus TPPU SYL setelah tiga perkara korupsinya di Kementan rampung.

Proyek sumur bor di Desa Oenuntono tahun anggaran 2019 dinyatakan gagal total, karena hasil pekerjaan tak beri manfaat bagi masyarakat.

KPK menyebut, ke-16 dari total 53 kapal yang diakuisisi PT ASDP dari PT JN tak beroperasi karena menunggak biaya perawatan dan reparasi.

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.

Budi menuturkan, AF KPK telah melakukan banyak penghitungan kerugian negara pada kasus lainnya dan hasilnya diterima oleh majelis hakim di persidangan.

Tim kuasa hukum Paulus Tannos menilai, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan KPK sudah kedaluwarsa serta tidak ditandatangani penyidik.