Indeks Kasus Korupsi

Bareskrim Polri menyerahkan kembali dokumen perkara surat jalan palsu Djoko Tjandra cs usai melengkapi kekurangan syarat formal dan material ke JPU.

Sidang permohonan gugatan praperadilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditunda karena pihak termohon, Bareskrim Polri tidak hadir.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti percakapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking ke KPK.

Penyidik Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara tersangka korupsi dan TPPU Pinangki Sirna Malasari ke JPU Kejari Jakarta Pusat.

Anita Kolopaking mencabut gugatan praperadilannya pada Senin (7/9/2020).

Raden Brotoseno mendapat remisi dan akhirnya bebas bersyarat pada Februari 2020. Namun pembebasan ini dianggap problematik.

Kongkalikong antara Jaksa Pinangki dengan terpidana Djoko Tjandra membuktikan mufakat jahat antara aparat dengan penjahat masih langgeng terjadi.

Jaksa Pinangki jalani pemeriksaan lanjutan oleh jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Jumat (4/9/2020).

Total kerugian negara dari dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumatera Utara mencapai Rp10 miliar.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, tim saat ini sedang mengumpulkan alat bukti.

Kejagung Rampas Harta Buronan Honggo Wendratno Senilai Rp97 Miliar.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak aparat keamanan untuk memeriksa Lurah Grogol Asep Subahan, dalam kasus buronan korupsi, Djoko Tjandra.

Buronan Djoko Sugianto Tjandra yang diisukan sudah berpindah warga negara ke Papua Nugini ternyata menurut Dirjen Dukcapil masih berstatus sebagai WNI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mencatat perbuatan kedua tersangka telah merugikan negara sebesar Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, memuji kinerja KPK menangani kasus korupsi  di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Tak ada yang menyangka kasus pembunuhan Nasruddin bakal menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Kehadiran Harun Masiku menjadi penting lantaran merupakan kunci untuk menyibak akar persoalan tindakan korupsi tersebut.

KPK dinilai lebih baik fokus menangkap Nurhadi daripada melayani praperadilan yang diajukannya, karena mengacu pada SEMA No. 1/2018, DPO tak boleh mengajukan praperadilan.

Dana kampanye tersebut sebesar Rp7,5 miliar untuk kampanye Pilgub Banten 2011.