Indeks Kasus Korupsi E-ktp

Sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto sempat diskors dua kali karena terdakwa mengaku sakit di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017)

Pengadilan Tipikor Jakarta membantah mencegah akses publik untuk melihat sidang Setya Novanto dengan melarang persidangan itu disiarkan secara langsung.

KPK akan mengajukan alat bukti baru yang berbeda pada sidang praperadilan jilid II Setya Novanto besok. Bukti baru ini, menurut KPK, berbeda dari yang sudah diajukan di praperadilan pertama.

Anang ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada 27 September 2017.

Kalla berharap Partai Golkar bisa segera melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai yang elektabitasnya semakin merosot akibat kasus hukum Novanto.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan DPR dan ditandatangani sendiri oleh Novanto di atas bubuhan materai 6.000 rupiah.

Dengan kondisi Novanto yang sehat, Idrus yakin yang bersangkutan akan kooperatif dengan KPK dalam menjalani proses hukum yang ada.

Saut mengaku siap dihukum apabila surat yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan prosedur.

Gamawan mengaku ditanya soal hubungannya dengan Anang Sugiana dan Setya Novanto.

"Diperiksa untuk Pak Anang, sudah ya nanti," kata Gamawan Fauzi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Beredarnya SPDP atas nama Setya Novanto mirip dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum.

Sebelumnya, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo pada Senin (30/10).

"Karena KPK telah bertindak secara sembrono dengan membocorkan sprindik atau SPDP dan membocorkan rahasia-rahasia penyidikan," kata Fahri.

"(Diperiksa) untuk Pak Setya Novanto," kata Miryam saat ditanya wartawan sebagai saksi untuk Setya Novanto dalam pengembangan kasus e-KTP.

Telah beredar sprindik baru dari KPK untuk Novanto dalam kasus e-KTP bernomor B-619/23/11/2017.

Proses hukum tidak bisa disangkutpautkan dengan politik internal Golkar. Golkar terbentuk dan berjalan dengan sistem. Bukan orang per orang.

Surat tertanggal 3 November 2017 itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman.

"Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," tutur Febri.

Yorrys mendesak KPK menjemput paksa Setya Novanto karena ingin mendorong pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Yorrys mengaku tidak mengetahui komunikasi antara Rudi, Miryam, Markus, dan Setnov perihal pembuatan skenario korupsi e-KTP.