Indeks Kasus Haris Azhar

Putusan bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus “Lord Luhut” merupakan sinyal positif kebebasan hak berpendapat.

Kubu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menilai proses hukum yang setara seharusnya dilakukan polisi dengan menindaklanjuti laporan terhadap Luhut.

Haris Azhar dan Fatia akan menjalani sidang vonis dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan di PN Jakarta Timur, hari ini. 

JPU menilai Fatia Maulidiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Haris Azhar terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan mengaudit sumber dana LSM, Luhut Binsar Pandjaitan sama saja menganggap LSM sebagai musuh negara.

Tim Advokasi untuk Demokrasi melihat persidangan semakin jelas menunjukkan jaksa berperilaku seperti kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan.

Koalisi menilai kasus kriminalisasi pembela HAM, Fatia dan Haris, terkait kritiknya terhadap pejabat publik tampak dipaksakan.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan kepolisian menolak laporan tersebut dengan alasan tidak jelas.

Luhut akan dipolisikan atas dugaan kejahatan ekonomi, buntut dari hasil riset masyarakat sipil soal Papua yang lebih dulu dikriminalisasikan.

Fatia mengatakan tujuan riset yang dilakukannya untuk membongkar praktik bisnis tambang emas di Bumi Cenderawasih berdampak kepada pelanggaran hak asasi.

Rivanlee sebut proses hukum yang dijalankan polisi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip HAM yang berlaku secara universal.

Sejumlah anggota kepolisian mendatangi kantor aktivis Haris Azhar dan kediaman Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Selasa pagi.

Sampai saat ini baik Haris Azhar maupun Fatia Maulidiyanti masih berstatus sebagai saksi, meski kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan.

Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan mestinya pejabat Indonesia fokus mengurus Bumi Cenderawasih.

Kuasa hukum terlapor, Julius Ibrani menjelaskan, Fatia tidak bisa hadir karena sedang bertugas di luar kota.

Karena mediasi kali ini tak membuahkan hasil, maka Luhut akan melanjutkan proses hukum yang ia layangkan.

FPHS Tsingwarop merupakan pemilik hak ulayat di Grasberg, sekaligus penduduk yang terkena dampak permanen atas keberadaan Freeport di Papua.

Kuasa Hukum Haris Azhar, Pieter Ell, merespons soal kliennya yang dituding meminta saham Freeport Indonesia oleh Juniver Girsang.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri Sigit mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana oleh Luhut Binsar Pandjaitan.