Indeks Kasus Freeport

Karyawan mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Papua, di Timika, Selasa (6/6/2017).

PT Freeport Indonesia harus membangun smelter, namun lokasinya ditentukan oleh Freeport sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ada tiga tuntutan utama dalam aksi mogok karyawan PT Freeport bersama 14 perusahaan privatisasi dan kontraktor di lingkungan PT Freeport.

Para pekerja yang melakukan mogok kerja diminta tidak mengintimidasi karyawan Freeport yang ingin tetap bekerja.

Salah satu tuntutan pekerja Mimika yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) dalam May Day adalah penuntasan persoalan PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia boleh melakukan ekspor jika berlandaskan pada Izin Usaha Pertambangan Khusus, bukan Kontrak Karya (KK).

Sebagai tuan rumah, Pemkab Mimika ingin terlibat dalam perundingan kasus Freeport, karena PT Freeport Indonesia berada di wilayah mereka.

Hasil perundingan dengan PT Freeport belum mencapai final, menurut Wamen ESDM Arcandra Tahar, masyarakat Indonesia bisa mengetahui hasilnya enam bulan lagi.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga telah dikantongi Freeport Indonesia. Surat keluar bertepatan setelah kunjungan Wapres AS ke Indonesia.

Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena, mengatakan dua karyawan Freeport yang ditembak itu masih menjalani perawatan di RSUD Mimika, mereka adalah Muhammad Faidsal dan Andrian W Santoso.

Pemerintah mengaku masih bersikukuh mengupayakan hasil maksimal dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia. Tapi izin pemerintah di sisi lain mengeluarkan izin ekspor sementara.

Menteri Energi sumber Daya dan Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan menegaskan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada yang sementara, namun yang ada izin ekspor sementara yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia saat ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Mimika, Septinus Somilena, menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia beserta perusahaan terkaitnya sudah menghentikan pengurangan karyawan sejak akhir Maret.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia meminta negosiasi dengan pemerintah diperpanjang menjadi delapan bulan jika sebelumnya hanya enam bulan.

Proses negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mendekati tahap final. Materi negosiasi itu mengenai perubahan perizinan Freeport menjadi IUPK, nilai pajak dan retribusi yang baru dan soal PHK karyawan.

Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.

Menaker Hanif Dakhiri mendesak Freeport tidak menjadikan pemecatan karyawannya sebagai alat menekan pemerintah di proses negosiasi perizinan. 

Pemerintah pusat di Jakarta akan memberikan jatah saham Freeport Indonesia kepada Papua sebesar 5 persen, dengan catatan negosiasi berhasil.