Indeks Kasus Freeport

Para pelaku usaha jasa perhotelan di Kota Timika, Papua kini mulai merasakan dampak dari krisis yang menimpa PT Freeport Indonesia, karena turunnya tingkat hunian hotel di daerah tersebut.

Dede menjelaskan, sebagian besar dari pekerja asing itu mulanya bekerja di PT Freeport Indonesia, PT Redpath, PT RUC, dan PT JDA.

3.340 karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya telah dirumahkan demi efisiensi keuangan perusahaan.

Demonstran menggelar aksi untuk melawan sikap perusahaan tambang PT Freeport Indonesia sekaligus mendukung pemerintah. Para demonstran juga menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait persoalan Freeport dengan pemerintah.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport.

PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tidak punya itikad baik dalam berbisnis di Indonesia karena perintah untuk membangun smelter diabaikan, dikatakan Anggota DPR Komisi VII Mukhtar Tompo.

Humas GSPF Betty Tibo bercerita tentang 1.600 karyawan yang dirumahkan karena pemberlakukan UU mineral dan batu bara (UU Minerba) yang memiliki dampak ke IUPK.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah mantan Menteri ESDM yang pernah menjabat sebelumnya guna membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia.

Kalangan perbankan di Timika mengkhawatirkan efek domino krisis perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia bisa memicu timbulnya krisis ekonomi di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya.

Ketua Dewan Adat Papua Meepago John Gobai meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 mengenai perubahan status kontrak Freeport karena telah menimbulkan efek domino bagi masyarakat adat Papua.

Secara teritori, lahan tambang tembaga dan emas Freeport Indonesia adalah tanah adat milik suku Amungme dan Kamoro, Papua. Sejak kontrak karya pertama ditandatangani hingga saat ini, tak sekalipun mereka dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian.

Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya merasa aneh terkait dengan gerakan peduli Freeport karena menurutnya eksploitasi yang dilakukan Freeport selama puluhan tahun tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport kepada rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson pada 13 Februari lalu menyatakan bahwa perusahannya akan memberikan waktu 120 hari kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Freeport. Apabila tak kunjung menemukan kesepakatan, maka Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

PT Freeport Indonesia lebih memilih merumahkan karyawannya setelah izin ekspornya belum keluar lantaran tidak mau memenuhi persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia. Apa yang terjadi jika Freeport Indonesia berhenti beroperasi?

Hingga akhir pekan lalu, Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura melaporkan sebanyak 70 pekerja asing (expatriat) yang bekerja di perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan sub kontraktornya sudah kembali ke negara asalnya.

Apabila Freeport bersedia melakukan divestasi 51 persen, pihak Pemda Papua meminta jatah 10 hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Dari sekian opsi dan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, PT Freeport Indonesia lebih memilih untuk merumahkan karyawan, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Uskup Timika, John Philip Saklil meminta pemerintah lebih mementingkah hak-hak rakyat Papua dalam menangani polemik terkait perizinan PT Freeport Indonesia. 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengaku bahwa saat ini proses negosiasi masih terus berlangsung dan belum selesai, tapi PT Freeport telah sudah merumahkan karyawannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung upaya hukum terhadap ancaman arbitrase PT Freeport terhadap pemerintah Indonesia.