Indeks Kasus Freeport

Uskup Timika, John Philip Saklil meminta pemerintah lebih mementingkah hak-hak rakyat Papua dalam menangani polemik terkait perizinan PT Freeport Indonesia. 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengaku bahwa saat ini proses negosiasi masih terus berlangsung dan belum selesai, tapi PT Freeport telah sudah merumahkan karyawannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung upaya hukum terhadap ancaman arbitrase PT Freeport terhadap pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Jatam menilai, Freeport Indonesia tidak peduli tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Selain itu, Freeport sudah berkali-kali membangkang dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kepala BRI Cabang Timika Muhammad Jusuf mengkhawatirkan nilai kredit macet akibat kisruh PT Freeport yang berlarut-larut yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah telah siap apabila PT Freeport Indonesia benar-benar membawa kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Kejagung mengaku siap menghadapi Freeport jika benar akan mengajukan arbitrase internasional. Langkah ini sesuai dengan Kenenterian ESDM. Tapi Kemenko Kemaritiman masih ingin ada pembicaraan dengan Freeport.

Disnakertrans-PR Kabupaten Mimika, Provinsi Papua memprediksi gelombang pemecatan karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan mitranya akan terus berlanjut. 

Freeport McMoran Inc sebagai induk perusahaan PT Freeport Indonesia sudah memberi tanda-tanda akan membawa perselisihan tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional, jika perundingan dengan Pemerintah tak mampu terselesaikan, mereka memberi jangka waktu 120 hari.

Demi kedaulatan, Pemerintah Indonesia membuat aturan divestasi saham perusahaan tambang. Benarkah Indonesia bisa berdaulat dengan regulasi ini?

Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Jonan mengatakan PT Freeport memang lebih baik menempuh gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Kementerian BUMN sedang menyiapkan pembentukan holding BUMN Pertambangan untuk mengakuisisi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Menteri ESDM Ignasiun Jonan menyebut Freeport rewel padahal kontribusinya bagi penerimaan Indonesia kecil. Setoran dari Freeport disebut kalah dari devisa TKI ataupun setoran dari Telkom.

Menaker Hanif Dhakiri menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan semena-mena, melainkan harus dibicarakan dengan serikat pekerja dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganan yang ada.

Pemutusan hubungan kerja di Freeport dan perusahaan kontraktor lain, diduga akan memicu gejolak keamanan di Mimika Papua. Polisi mengaku sudah mengantisipasi masalah ini.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR), Kabupaten Mimika, Papua menerima laporan ada 1.087 Karyawan, yang bekerja di tambang Freeport, telah diberhentikan. 

Presiden Joko Widodo menyatakan akan bersikap lebih tegas jika PT Freeport Indonesia tidak kooperatif atau sulit diajak berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua.

Pemerintah dituntut bersikap tegas terhadap perusahaan PTTEP Australia, sebuah perusahaan asal Thailand yang lari dari tanggungjawabnya terhadap kasus pencemaran minyak di Laut Timor, akibat kilang minyak Montara meledak