tirto.id - Polisi mengantisipasi timbulnya gejolak sosial dan politik di Mimika, Papua menyusul pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan kontraktor lain.
Berkaitan dengan persoalan ini, Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon menyampaikan bahwa pemangkasan karyawan ini berdampak pada situasi keamanan di Mimika. Victor mengaku telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi ekonomi, dan bahkan politik yang memburuk di wilayah hukum Mimika.
"Kami terus memberikan imbauan dan membuka ruang komunikasi yang sudah kita sepakati bersama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita semua bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sekarang terjadi," jelas Victor, Kamis (23/2/2017).
Untuk langkah antisipasi, ungkap Victor, Polres Mimika menggelar apel khusus mengecek kesiapan personel pascaterhentinya produksi PT Freeport. Setidaknya, 120 personel pengendali massal (dalmas) dengan nama "Kompi Kerangka" serta peleton-peleton disiapkan untuk mengantisipasi gejolak keamanan di Mimika.
Di kota tambang Freeport, Tembagapura, Satuan Tugas Pengamanan Obyek Vital (Satgas Pam Obvit) telah disiagakan. "Tidak tertutup kemungkinan bila ada eskalasi yang meningkat terhadap situasi yang ada di Tembagapura maka kami dari Polres Mimika siap membantu rekan-rekan kami yang ada di Satgas Pam Obvit," kata Victor.
Selain, Satgas Pam Obvit, TNI juga telah menempatkan personel pada 11 titik yang menjadi pintu masuk keluar akses ke PT Freeport. "Ada 11 titik di sekitar Kota Timika yang menjadi atensi khusus Polres Mimika seperti Terminal Gorong-gorong, Check Point untuk akses masuk ke area Freeport, Kuala Kencana dan tempat-tempat tinggal staf Freeport," jelas Victor.
Di masing-masing titik itu sudah ditempatkan 10 personel Polres Mimika dibantu aparat Brimob dan TNI.
Sesuai data Polres Mimika, PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya sudah merumahkan dan melakukan PHK kepada lebih dari 1.000 karyawan dalam satu pekan terakhir.
Data itu tak jauh berbeda dengan catatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR), Kabupaten Mimika, Papua. Menurut catatan Disnakertrans PR Mimika, hingga kini 1.087 karyawan yang bekerja di tambang Freeport telah dirumahkan.
"Data rekapitulasi pengurangan karyawan yang kami terima dari manajemen Freeport hingga hari ini sudah mencapai 1.087 karyawan," kata Septinus Somilena, di Kota Timika, Papua pada Kamis (23/2/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut Septinus, mayoritas karyawan, yang telah dipecat baru-baru ini, itu merupakan mereka yang bekerja untuk kontraktor utama, privatisasi atau kontrak grup, di area pertambangan Freeport.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
