Indeks Kasus Freeport

Sri Mulyani mengingatkan PT Freeport Indonesia agar segera menerima tawaran pemerintah Indonesia sehingga perusahan ini bisa segera melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat dan nilai sahamnya tak terancam anjlok. 

Sikap Freeport dianggap tidak adil karena enggan menerima tawaran pengganti Kontrak Karya (KK). Padahal pemerintah sudah berbaik hati untuk memberi solusi bagi pemegang KK.

Proses negosiasi kontrak pertambangan kepada PT Freeport Indonesia dianggap sebagai bentuk pelaksanaan dari UU Minerba agar operasional perusahaan menjadi lebih transparan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah dapat mengelola isu PT Freeport Indonesia dengan baik agar gejolak dari pertentangan antara Freeport dan pemerintah bisa mencapai target terukur dan produktif.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tak gentar dengan ancaman gugatan arbitrase internasional PT Freeport Indonesia. 

Tanpa Soeharto, Freeport akan sulit beroperasi di Papua.

Hikmahanto Juwana menilai PT Freeport bersikap arogan karena mengancam akan mengajukan gugatan ke arbitrase. PT Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkritik rencana PT Freeport Indonesia yang memutuskan akan memecat sebagian karyawannya dengan alasan tak kunjung terima izin relaksasi ekspor konsentrat.

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua meminta PT Freeport Indonesia segera melaporkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawannya.

Freeport kembali bisa mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) pada Jumat pekan lalu.

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia serta perusahaan dan kontraktor terkaitnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah supaya segera menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang itu.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi karyawan Freeport dan bersiap untuk mengamankan.

Pemerintah sudah sejak lama mendorong agar Freeport yang berstatus KK berubah menjadi IUPK. Namun, Freeport baru bersedia mengubah statusnya setelah pemerintah melalui regulasi baru menjadikan hal tersebut sebagai salah satu syarat ekspor konsentrat.