Indeks Kabinet Jokowi

PKB diketahui pernah meminta jatah 10 kursi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Namun, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partainya siap menerima berapapun Jokowi mengambil nama-nama dari PKB.

Ali Taher Parasong mengatakan, akan lebih bermartabat bila PAN berada di jalur oposisi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Partai pendukng Parabowo Subianto-Sandiaga Uno konsisten sebagai oposisi agar tidak memperparah dominasi partai pendukung Jokowi-Maruf di parlemen.

PAN menegaskan partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Presiden Jokowi.

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu salah satunya soal kursi menteri.

Nasdem mengatakan, partai pendukung Jokowi belum membahas masuknya Gerindra ke koalisi. 

Jokowi meminta pimpinan partai koalisi untuk mengusulkan nama-nama kepadanya.

Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) menyimpulkan sebagian besar investor menghendaki tim ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf didominasi oleh kalangan profesional murni.

Zulhas tak sependapat dengan Amien yang menyatakan rekonsiliasi bisa diterima jika ada pembagian kursi 55:45 di kabinet.

Jokowi tengah menjajaki oposisi, setelah itu diperkirakan akan berbicara dengan partai koalisi.

PDIP tak ikut pertemuan empat parpol koalisi Jokowi, karena saat ini tengah sibuk mempersiapkan Kongres pada Agustus mendatang.

Pakar semiotika ITB Acep Iwan Saidi menilai Jokowi ingin menegaskan kepada koalisinya untuk mengutamakan rakyat.

Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya ingin berkontribusi langsung dalam pemerintahan Jokowi dan bertarung memperebutkan kursi MPR.

AHY mengaku bersedia jadi menteri bila diminta Jokowi dan rakyat Indonesia. Namun, ia tak ingin berandai-andai.

Jokowi dinilai akan kesulitan menentukan calon menteri yang diinginkannya karena gerbong pendukung yang gemuk dan semua mengajukan "proposal jatah kursi."

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan dokumen yang berisi bocoran nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid II tersebut hoaks atau tidak benar.

PDIP menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum mengusulkan nama-nama kader PDIP yang akan menduduki posisi jabatan menteri di kabinet Jokowi.

Menteri dan kepala lembaga juga harus memiliki rekam jejak bersih. Kemudian tidak memiliki kasus-kasus masa lalu seperti pelanggaran HAM.

Perbaikan lembaga hukum diperlukan, bahkan hingga taraf reformasi, karena banyak kasus yang tak jalan karena alasan politis.

Jokowi tidak perlu membuat tim transisi, karena melanjutkan dari pemerintahan periode lalu.