tirto.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, pihaknya berkali-kali sudah menegaskan bahwa akan mengikuti kebijakan presiden ke mana pun arahnya.
"Kita sudah sampaikan pemilu sudah usai, dalam negara demokrasi sudah biasa. Oleh karena itu yuk kita kembali bekerja, kita jahit merah putih, nah kita dukung Pak Jokowi biar sukses," kata Zulhas di Lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).
Polemik soal bagi-bagi jatah kursi menteri belum usai sebelum jajaran menteri dalam Paket Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) Jilid II resmi diperkenalkan ke publik.
Isu rekonsiliasi oposisi masuk koalisi belakangan memanas, hal ini yang membuat Zulhas sebagai pihak oposisi yang punya keinginan merapat ke pemerintah hanya akan ikuti arahan presiden sesuai arahan prerogatif.
"Enggak, kita yang baik-baik ikut saja. Kita dukung, kita doakan biar sukses. Kita enggak ada syarat-syarat, enggak ada minta-minta [jatah menteri]," terang dia.
Ia menjelaskan, partai politik memiliki keharusan untuk bekerja sama. Seperti kerja sama untuk menyukseskan pilkada dan membahas rumusan Undang-undang (UU).
"PAN ini kan nomor 8, nyalon gubernur harus sama-sama, bupati sama-sama, bahas UU. Karena kita multi partai, enggak mungkin enggak ada kerja sama. Enggak di pusat, enggak di provinsi, enggak di kabupaten. Oleh karena itu kita jaga hubungan baik partai politik pasti ada kerja samanya," pungkas Zulhas.
Sementara itu Partai Kebangkitan bangsa (PKB) percaya diri bahwa kadernya siap menjadi menteri di kabinet Joko Widodo mendatang. Di posisi mana pun, PKB mengaku siap.
"Stok kader PKB cukup untuk posisi manapun, sesuai tantangan periode ini," tegas Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid kepada Tirto, Kamis (4/7/2019).
Meski demikian, Jazilul menilai, komposisi menteri tetap menjadi kewenangan presiden. Apa yang disampaikan PKB bahwa mereka menginginkan 10 posisi menteri hanya wacana dan harapan belaka.
"Itu doa dan usul saja, bukan minta-minta apalagi menekan-nekan, pada akhirnya dikembalikan pada hak presiden," ucapnya.
Sedangkan Partai Nasdem sempat mengusulkan perolehan menteri partainya lebih dari PKB, yakni 11 menteri ke Jokowi-Ma'ruf.
"Suara Nasdem kan lebih besar dari PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 [Menteri]," Politikus Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2019).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
