tirto.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menepis adanya anggapan bahwa lembaganya ikut-ikutan menuntut jatah menteri kepada presiden terpilih, Joko Widodo.
Soal penyusunan kabinet, kata dia, PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
"Kami bukan tidak meminta-minta. Kami biasa saja," ujar Gus Aiz saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).
Pernyataannya merespons Putri Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Zannuba Ariffah Chafsoh yang menyebut elite NU agar tidak ikut-ikutan riuh soal penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Meski tak meminta jatah menteri, menurut Gus Aiz, PBNU tak bisa diam saja bila pemerintahan Jokowi mengalami gangguan terutama pada urusan ideologi kenegaraan.
"Masalah jabatan itu hak prerogatif presiden, tetapi ada pesan dari NU. Kalau ada ideologi yang merusak bukan hanya urusan presiden, tetapi juga urusan semua," ujar dia.
Gus Aiz menegaskan, NU ialah organisasi massa yang berbeda dengan partai politik. NU tidak terlibat langsung di dalam aktivitas politik praktis.
"NU itu bukan parpol. NU ormas kebangsaan. Ormas keagamaan yang punya sejarah panjang berdirinya bangsa ini. Di sisi lain, NU tidak terjebak politik praktis," ungkap dia.
Bilamendapatkan jabatan menteri, kata dia, kader NU bakal mengemban tugas ini dengan hati-hati. Soalnya, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu, menteri dari NU juga harus menjaga keutuhan negara dari gangguan-gangguan yang mengancam Pancasila.
"Jadi kalau soal jabatan, NU ini, artinya semacam hati-hati. Banyak sekali saat ini pemahaman ideologi yang tidak sesuai bahkan menolak Pancasila," ujar dia.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
