tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung siapa pun untuk bisa masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, termasuk juga perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut PPP, selama ini Jokowi juga pernah merekrut kader NU masuk dalam kabinet.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mencontohkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Kerja. Meski saat itu Khofifah masih merupakan kader PKB, pria yang kerap disapa Awi ini menilai, Khofifah lebih mewakili kaum Nahdliyin.
"Jadi urusan kabinet hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih termasuk apakah memberikan porsi tersendiri kepada PBNU maupun PP Muhammadiyah," kata Awi kepada Tirto, Selasa (2/7/2019).
Awi tidak mau berkomentar terkait kemungkinan PKB mendapat tambahan kursi apabila PBNU meminta kader mereka bergabung dengan kabinet. Menurut Awi, PBNU tidak hanya diwakili PKB.
"Masa kader kami atau Golkar yang NU tidak dianggap?" katanya lagi.
Awi mengatakan, NU sendiri sudah mempunyai keterwakilan yang besar. Ma'ruf yang menjadi cawapres adalah Rais Aam PBNU sebelum mengundurkan diri mengikuti bursa Pilpres 2019.
"Siapa pun kader terbaik bangsa layak diberikan kepercayaan. Siapakah orangnya? Itu menjadi urusan presiden," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menyatakan, kontribusi NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri bagi kader NU di kabinet. Menurutnya, tak ada yang gratis.
Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.
"Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Minggu (23/6/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
