Menuju konten utama

Politikus PKB: Politik NU Lebih dari Sekadar Jatah Menteri

Maman mengatakan, politik NU harus menjangkau hal-hal yang lebih besar, bukan masalah personal.

Politikus PKB: Politik NU Lebih dari Sekadar Jatah Menteri
Maman Imanulhaq. [foto/mamanimanulhaq.id]

tirto.id - Putri Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid meminta para petinggi Nahdlatul Ulama (NU) tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq mengatakan, politik NU lebih dari sekadar mendapat jatah kursi menteri.

"NU itu betul-betul berperan sebagai penjaga batas nilai penyelenggaraan negara atau nilai kenegaraan dan kebangsaan. Oleh sebab itu, politik NU adalah politik kemaslahatan yang lebih kepada bagaimana negara dan penyelenggara negara berpegang pada nilai-nilai konstitusi," kata Maman kepada Tirto, Kamis (11/7/2019).

Ia memastikan, NU tak hanya berkutat pada persoalan jatah menteri, namun bagaimana poin-poin atau nilai-nilai penyelenggara negara bisa terkelola dengan baik. Hal ini juga berkaitan mengenai tujuan utama pemerintah soal reformasi birokrasi.

"Tak hanya sekadar menteri, tapi juga eselon satu dua tiga ke bawah [yang ada di bawah menteri]. Jadi intinya NU harus mengawal apa yang disebut dengan reformasi birokrasi," jelas dia.

Sejak dulu, kata Maman, karakter politik NU dikategorikan high politics. Artinya, politik NU harus menjangkau hal-hal yang lebih besar, bukan soal personal.

"Lebih pada karakter atau nilai-nilai yang harus diusung oleh penyelenggara negara. Dari semua tingkatan sehingga NU lebih bisa menjaga perjuangan birokrasi yang di usung oleh Jokowi," kata dia.

Saat ditanya mengenai PKB yang meminta jatah 10 kursi menteri, Maman mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut dia, PKB sudah memberikan dukungan selama masa kampanye, hingga saat ini PKB akan fokus pada Muktamar atau Musyawarah Nasional (Munas) PKB.

"Ini kami lebih fokus pada Muktamar. Urusan menteri kan urusan regulatif presiden. Seperti itu dan PKB telah menunjukkan loyalitasnya sekarang kita punya agenda besar di Muktamar untuk menyusun Indonesia ke depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Jokowi-Maruf," ujar dia.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Politik
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto