tirto.id - Akun Facebook resmi milik Presiden Joko Widodo mengunggah gambar sosok Gatotkaca yang membawa padi kepada rakyat. Jokowi juga mengunggah itu di platform media sosial lainnya seperti Instagram.
"Zaman sudah semakin maju, tapi kita tetap mengingat pesan-pesan bijak dan agung para leluhur," tulis Jokowi.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, unggahan gambar pewayangan itu bukanlah sesuatu yang rumit dipahami. Jokowi hanya ingin menyampaikan pesan kemanusiaan dengan gambaran Gatotkaca memberi pada kepada masyarakat.
"Ini mengandung pesan-pesan kemanusiaan dari Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga kekuasaan tidak boleh dipakai untuk menindas," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Hasto tidak mau menanggapi dengan jelas apakah ada hubungan unggahan itu dengan sikap Jokowi dalam penyusunan kabinet. Dia hanya menegaskan sikap tidak menindas harus dimiliki penguasa, dalam hal ini pemerintah.
"Dengan wayang ini kami diingatkan terhadap nilai-nilai filsafat kita sebagai bangsa besar," tegasnya.
Sindir Partai Koalisi
Namun, pakar semiotika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Acep Iwan Saidi menilai apa yang ingin disampaikan Jokowi lebih besar dari penjelasan Hasto. Salah satu kemungkinannya, kata dia, adalah Jokowi mengkritik koalisinya sendiri.
Dalam konteks politik, lanjut Acep, partai koalisi Jokowi memang tidak ingin oposisi masuk dan mendapat jabatan di kabinet. Menurutnya, Gatotkaca sebagai ksatria dalam video tersebut sebagai pahlawan dianggap sebagai pengayom.
"Dia ingin merangkul semua pihak," kata Acep kepada reporter Tirto, Sabtu (20/7/2019).
Acep menilai hal ini bisa menjadi simbol perlawanan Jokowi terhadap koalisi itu sendiri. Mantan Gubernur Jakarta itu, menurut Acep, menyebut "yang lemah" untuk merujuk pihak lawannya yang telah kalah pilpres.
"Menjadi raja itu mengelola keseluruhan rakyat itu. Enggak melulu bicara kekuasaan dan kursi itu. Dalam titik tertentu memang bisa dibaca sebagai sindiran," kata Acep lagi.
Sementara, dosen komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko, menilai unggahan itu untuk mempertegas bahwa Jokowi adalah pemimpin yang bisa melakukan apa saja.
Bukan dalam artian otoriter, kata dia, melainkan untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa didikte siapa pun yang menomorduakan kepentingan rakyat hanya karena penjatahan kekuasaan atau kursi menteri.
"Pesannya, biarpun mereka memberi suara besar kepada Jokowi, ya tidak bisa semena-mena. Bisa jadi Pak Jokowi memang dalam posisi enggak nyaman karena kekuasaan pribadinya terombang-ambing," kata Anang, Sabtu (20/7/2019).
Anang mengatakan Jokowi memang selalu dikaitkan sebagai kader PDI Perjuangan. Namun, melalui unggahan tersebut, Anang menganggap Jokowi tengah menegaskan posisinya kuat dan tidak bisa digoyahkan siapapun.
"Ketika sudah menang itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ini budaya Jawa banget sebagai satire politic communication. Ini menyindir mereka yang sedang berebut posisi di kabinet," ujar Anang.
Menolak Dikaitkan Dengan Oposisi
Sejumlah partai politik yang berkoalisi mendukung Jokowi memang menolak oposisi untuk bergabung. Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menyebut bahwa lebih baik yang sudah bekerja keras saja yang diterima dalam koalisi.
Maman bahkan menyindir PAN yang dianggap sebagai kutu loncat karena bersikap oposisi saat pemilu, tapi bergabung saat kalah.
"Moralitas berpartai pun harus dibangun," kata Maman di Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
"Gerindra jadi oposisi silakan. Itu lebih penting. Ada partai yang di dalam tapi enggak jelas, malah merecoki. Daripada mengganggu lebih baik di luar saja sekalian. PAN, PKS enggak jelas semua," tegasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Effendi Simbolon, juga tidak setuju jika oposisi, misalnya saja Gerindra bergabung dengan partai penduking Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut Effendi, rekonsiliasi sudah cukup dan tidak perlu sampai mengakomodasi kebutuhan oposisi.
"Kita bisa memahami politiknya, tapi bukan kemudian diakomodasi dimanjakan gitu, kita akhirnya bertanya-tanya ini politiknya apa sih," kata Effendi di lokasi yang sama.
Menurut Effendi, Gerindra sudah berbeda visi dengan Jokowi sejak awal. Seharusnya, hal itu membuktikan bahwa tidak perlu ada pemaksaan untuk berada pada satu kubu. Effendi berharap Jokowi jangan takut untuk memimpin tanpa ada Gerindra sebagai koalisi.
"Masa air dan minyak bersatu, enggak mungkin. Pak Jokowi juga enggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi. Jalan aja," ucap Effendi lagi.
Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa apa yang diunggah Jokowi bukan bentuk sindiran atau perlawanan pada partai koalisinya sendiri.
"Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan tolak menolak oposisi. Presiden Jokowi yang merupakan orang Jawa sangat memegang falsafah Jawa. Karena itu, nilai-nilai falsafah Jawa harus tetap dipegang sekalipun zaman sudah semakin maju," tegas Ace kepada Reporter Tirto, Sabtu (20/7/2019).
Ace masih berpandangan bukan hanya partai koalisi, Jokowi pun ingin ada oposisi. Ia menegaskan belum ada lampu hijau Gerindra ditarik masuk ke dalam kabinet.
"Soal oposisi, Pak Jokowi kan dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, beliau menyatakan bahwa oposisi juga mulia. Asal harus mengedepankan etika dan kesantunan," kata Ace mengacu pada pidato Visi Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmas Baidowi juga menilai penyusunan kabinet memang terserah kepada Jokowi. Namun, berdasar kebutuhan, kata dia, seharusnya oposisi tak perlu dirangkul.
Pria kerap disapa Awiek ini melihat apa yang disampaikan Jokowi hanya simbol budaya dan pesan kepala negara untuk mengurus negara. Justru pesan itu menguatkan adanya oposisi.
"Untuk mengurus Indonesia itu dibutuhkan bersama-sama sesuai dengan tupoksinya. Kalau orangnya berbaju merah tidak usah dipaksa berbaju putih," ujarnya.
Menurut peneliti dari Pusat Studi Demokrasi Partai Politik (PSDPP), Dedi Kurnia Syah Putra, posisi Jokowi sebenarnya sulit. Di satu sisi, Jokowi harus menjaga suara parlemen, namun di sisi lain harus mengantisipasi apabila ada koalisi yang membelot.
Dedi memandang Jokowi khawatir suara koalisi di kabinet yang lebih dari 60 persen tidak bisa bertahan dan mempersulit pemerintahan nanti. Atas dasar itu, kata Dedi, Gerindra dan partai oposisi penting untuk dirangkul.
"Risiko bagi Jokowi kalau memaksa oposisi masuk memang khawatirnya partai petahana manuver. Yang paling dikhawatirkan Golkar karena kursinya cukup banyak," tegasnya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Gilang Ramadhan
