Airlangga mengatakan bahwa pemilihan jumlah menteri di kabinetnya sesuai dengan hak prerogatif presiden. Sehingga Partai Golkar hanya tinggal menyesuaikan saja.
Partai Golkar merespons isu munculnya file daftar nama-nama menteri dalam kabinet Joko Widodo di periode kedua dan meminta untuk tidak menggubris isu yang beredar.
Partai Golkar meminta masyarakat tak mempercayai isu soal beredarnya nama-nama susunan kabinet, kecuali jika Presiden Jokowi sudah mengumumkan langsung.
Polemik yang terjadi di kabinet Jokowi-JK, khususnya menteri ekonomi teknis perlu jadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan sosok yang akan mengisi kursi tersebut.
Gerindra diperkirakan akan mendapat banyak kerugian jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, banyak pendukung Prabowo menghendaki Gerindra menjadi oposisi.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai untuk mencapai visinya, Jokowi perlu membersihkan menteri ekonomi dari parpol, terutama mereka yang kinerjanya selama ini disorot.
Indonesia pernah memiliki kabinet gendut dalam sejarah pemerintahan, yakni Kabinet Dwikora II. Kabinet ini terdiri dari 132 pejabat menteri dan pembantu presiden setingkat menteri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet kerja kedua. Beberapa nama menteri periode satu perlu ada yang diganti.
Megawati mengatakan menteri berusia muda harus punya bekal pengalaman di parlemen serta pengetahuan mengenai proses pembuatan undang-undang. Pernyataan ini setidaknya didukung PKB dan Nasdem.
Menanggapi pernyataan Yenny Wahid, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan partainya tak mau ikut-ikutan berkomentar terkait penyusunan kabinet oleh Jokowi.