Indeks Jusuf Kalla

Sengketa lahan antara JK dan PT GMTD bersifat struktural dan berpangkal dari ketertutupan informasi pertanahan nasional.

Internal TNI AD akan melakukan investigasi terlebih dahulu agar bisa mengetahui dengan pasti duduk perkara yang terjadi.

Pihak PT Hadji Kalla akan memperkarakan hadirnya Mayjen Achmad Adipati Karna saat eksekusi lahan sengketa Tanjung Bunga oleh GMTD dengan melapor ke KSAD.

PN Makassar memberi tanggapan atas surat Kementerian ATR/BPN sebelumnya yang mempertanyakan eksekusi lahan sengketa yang melibatkan perusahaan JK.

Menurut JK, kepemilikannya atas tanah 16,5 hektare yang berada di wilayah GMTD telah dipertegas dengan pernyataan Menteri ATR Nusron Wahid.

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Lahan yang dipersengketakan memiliki luas sekitar 16,4 haktare di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Diketahui sengketa lahan ini melibatkan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK, yang bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Ia bahkan mengingatkan Lippo agar tidak main-main di Makasar.

Dalam forum tersebut, Jusuf Kalla akan menyampaikan pandangan tentang pentingnya membangun perdamaian tanpa kekerasan.

Halim Kalla ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut PLN 2008-2009 Fachmi Mochtar dan 2 tersangka lain dan belum dilakukan penahanan.

Jusuf Kalla menyoroti Aceh yang menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatra meskipun telah menerima dana otsus hingga Rp100 triliun.

Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait kondisi terkini di Indonesia pasca serangkaian demonstrasi yang menyuarakan sejumlah tuntutan.

Jusuf Kalla (JK) menekankan RUU tentang Pemerintahan Aceh (PA) harus disusun berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dilantik menjadi Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta.

Renovasi ditargetkan selesai pada akhir November 2025 dan siap menjadi markas PMI paling lengkap se-Indonesia.

Hakim menyimpulkan alasan pemohon tidak hadir terbilang tidak sah sehingga dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Jusuf Kalla, Silfester Matutina, batal mengikuti sidang PK yang seharusnya digelar di PN, Jaksel, hari ini.

Silfester seharusnya menjalani hukuman badan 1,6 tahun atas kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla.

Ada kabar bahwa kedekatan Silfester dengan seorang pegawai di Kejari Jaksel itu lah yang membuat eksekusinya tak kunjung dilakukan.