Indeks Joko Widodo

Hasto menilai, Jokowi telah memperkecil nilai Soekarno lewat desoekarnoisasi dan menerapkan mirip seperti Orde Baru.

Prabowo tak memungkiri ada pihak yang menjelekkan Jokowi, tetapi dia tidak malu mengakui Jokowi sebagai guru politiknya.

KPK mesti usut setiap aktor yang disebut di persidangan kasus korupsi proyek DJKA, jangan berhenti pada pelaku lapangan.

Jokowi menegaskan sertifikasi tanah baik SHM maupun HGB telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Jokowi merespons singkat soal namanya yang disebut dalam kasus dugaan korupsi DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang.

Budi Arie mengatakan, pertemuan Jokowi dan Sri Sultan HB X hanya diskusi dan perlu disambut positif demi persatuan nasional.

Adies menilai, MKGR merupakan ormas yang tak berkegiatan politik sehingga bisa diikuti semua kalangan, termasuk Jokowi maupun Gibran.

Panda menilai, Jokowi lah yang menimbulkan kesalahpahaman Megawati seolah tidak ingin Prabowo maju di Pilpres sehingga hubungan keduanya retak.

Jokowi mengingatkan, OCCRP selaku lembaga yang merilis kabar dirinya pejabat korup sudah mengklarifikasi pemverian status korup ke publik.

Saat menjadi presiden Jokowi memang dekat dengan PDIP tetapi tidak pernah ikut campur masalah hukum kader partai.

Nama Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 tetap tercantum di artikel OCCRP berjudul “Bashar al-Assad”.

Setyo menegaskan, KPK baru bertindak setelah menerima laporan karena dugaan korupsi Jokowi masih sebatas pemberitaan media.

Klaim mengenai mata uang Rp100 ribu bergambar Jokowi adalah isu lama yang dimunculkan kembali. Pihak BNI dan BI telah menegaskan isu ini sebagai hoaks.

Jokowi membantah isu bahwa ketidakhadirannya berkait dengan merenggangnya hubungan dengan mantan Gubernur Jakarta lain.

Jokowi menanggapi santai soal Iriana yang dikait-kaitkan dengan kasus Hasto Kristiyanto.

Projo menganggap bahwa penilaian OCCRP tersebut tidak relevan karena tolok ukurnya tidak jelas.

Menurut dia, saat ini memang banyak fitnah dan “framing jahat” yang ditujukan kepada dirinya.

Video yang tersebar di media sosial adalah konferensi pers Sri Mulyani pada Maret 2024, soal dugaan korupsi LPEI oleh 4 perusahaan.

Jokowi meminta agar semua pihak tidak melontarkan pernyataan yang berpotensi membuat kegaduhan.

Tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menunjuk Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.