Indeks Joko Widodo

Batalnya Jokowi berkantor di IKN pada Juli ini menuai kritik dari sejumlah politisi di DPR.

Gibran mendapat undangan dari Ketua APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Persentase pembelian produk dalam negeri oleh pemda seluruh Indonesia masih di level 41 persen.

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Saat ini, keppres pemecatan Hasyim Asy’ari masih dalam proses administrasi di Kementerian Sekretaris Negara.

Jokowi menyebut dirinya bukan petinggi partai sehingga tak bisa ikut campur urusan partai mana pun.

Ekonom menilai bahwa investor pasti akan pikir panjang jika ditawari investasi di proyek food estate yang rawan gagal.

Setya menyebut Presiden Jokowi memilih lahan yang ada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Agus melihat masalah perizinan yang rumit ini sudah menjadi isu lama yang tidak pernah dilirik dan diatasi oleh pemerintah.

Kesulitan itu timbul lantaran penyelenggara mesiti mengurus banyak sekali izin sebelum acara digelar.

Kementan juga diminta bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pemasangan pompa pertanian.

Selain 39 kurban tersebut, Jokowi juga akan memberikan puluhan sapi kurban di beberapa tempat.

Jokowi menyinggung kualitas udara Jakarta atau Jabodetabek, yang nilai indeks kualitas udara tembus 178.

Presiden Joko Widodo di antaranya meresmikan Bendungan Sepaku Semoi hingga groundbreaking Universitas Gunadarma International.

Persemaian Mentawir disebut menyediakan bibit pohon hutan endemik, seperti Meranti, Kapur, dan Ulin.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Jokowi menilai banyak aplikasi tidak memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan.

Plt Deputi Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, tidak menyebutkan secara spesifik kegiatan internal presiden tersebut.

Jokowi menegaskan obrolan yang dibahas bersama Puan Maharani hanya soal tema acara yaitu World Water Forum.

Sebagai pengganti sistem klasifikasi kelas perawatan yang dihapus tersebut, pemerintah menerapkan sistem kelas rawat inap standar (KRIS).