Indeks Joko Widodo

Menurut BKPRMI, Jokowi dinilai peduli dengan nasib guru ngaji, terutama saat masa pandemi COVID-19.

BKPRMI menemui Presiden Joko Widodo untuk mengundang dalam musyawarah nasionalnya.

Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar.

Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama kali berkantor di IKN.

Jika tak dijalankan dengan ketat, pemberian golden visa justru bakal memunculkan beberapa efek negatif.

Jokowi menjelaskan bahwa KITB saat ini memiliki luas 400 hektare untuk area perindustrian.

Cak Imin membandingkan kondisi Soeharto yang gagal menjadikan anaknya sebagai menteri dengan Jokowi yang menempatkan Gibran sebagai Wapres tanpa gangguan.

Presiden Jokowi mengatakan surpres pengganti Ketua KPU masih dalam proses administrasi dan segera ditangani setelah rampung.

Presiden Joko Widodo memilih membuka kegiatan Hari Anak Nasional dengan bermain daripada menyampaikan sambutan pidato.

Lucius menilai Jokowi berkepentingan menunjukkan komitmennya mendukung Prabowo lewat pelantikan wamen baru.

Jokowi sebut keberangkatannya ke UEA dalam rangka melanjutkan pembahasan mengenai kepastian investasi pembangunan IKN Nusantara.

Jokowi teken Perpres percepatan IKN, yang salah satunya membolehkan investor pakai HGU di IKN hingga 190 tahun.

Presiden Jokowi tidak menyangka namanya digunakan sebagai nama gedung di SMA Kebangsaan, Lampung Selatan.

Jokowi menegaskan parpol diisi oleh orang-orang pintar, sehingga akan ada pertimbangan rasional untuk menentukan sosok yang akan diusung.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Batalnya Jokowi berkantor di IKN pada Juli ini menuai kritik dari sejumlah politisi di DPR.

Gibran mendapat undangan dari Ketua APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Persentase pembelian produk dalam negeri oleh pemda seluruh Indonesia masih di level 41 persen.

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Saat ini, keppres pemecatan Hasyim Asy’ari masih dalam proses administrasi di Kementerian Sekretaris Negara.