Indeks jimly asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie menegaskan larangan pengawasan MBG yang dilakukan Hery Susanto, sebagai cerminan dari sistem kerja yang feodal.

Jimly mengenal Ryamizard sebagai tokoh yang terbuka pada gagasan, termasuk terkait reformasi di tubuh TNI.

Jimly mengatakan, Ombudsman masih menunggu keputusan Hery untuk mundur atau tidak, tetapi memastikan hukuman etik Hery akan lebih ringan bila mundur.

Majelis etik hanya memutuskan mengenai nasib Hery Susanto di Ombudsman usai tersangkut kasus dugaan korupsi.

Tindak tanduk Hery pun sudah beberapa kali disebut dalam pemberitaan, salah satunya oleh majalah Tempo.

Pembentukan majelis etik untuk memeriksa pelanggaran etik Hery Susanto, yang saat ini terseret kasus korupsi nikel.

Jimly Asshiddiqie menyatakan pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden atas persetujuan dari DPR.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan dari ratusan halaman itu, Komisi Reformasi Polri menyiapkan ringkasan tiga halaman agar mudah dipahami Presiden.

Jimly menegaskan bahwa dalam kondisi normal, keberadaan peradilan militer tidak lagi diperlukan.

Jimly menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi saat ini berpotensi mengikis netralitas hakim.

Pemanggilan itu tentunya juga tidak terkait dengan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah tunggu jadwal bertemu Presiden Prabowo untuk menyerahkan rekomendasi tersebut.

Langkah ini dinilai perlu diambil menyusul polemik terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perpol yang diterbitkan Jenderal Listyo itu mengatur penempatan anggota polisi aktif pada 17 kementerian/lembaga.

Jimly menilai Perpol 10/2025 masih merujuk UU Polri yang belum terpengaruh putusan MK.

Jimly menyebutkan, produk hasil pleno Komisi Percepatan Reformasi Polri kemudian akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto secepatnya.

MK tetap dapat menerima pengujian produk hukum negara, meskipun KUHAP yang disahkan DPR RI belum ditandatangani Presiden.

Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menerima masukan agar memperkuat peran pengawasan Kompolnas.

Jimly sempat menceritakan, kasus ijazah palsu dalam pemilu sudah mulai ditemukan sejak dirinya menjabat Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi pada 2004.

Masukan dari GNB dinilai penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri ke depannya.