Indeks Jatam

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai kegiatan penambangan ilegal kerap kali mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Perwakilan dari Tim Advokasi UU Minerba sebut memang disengaja mengajukan uji materi UU Minerba saat Jokowi ultah.

PT Tambang Mas Sangihe berdalih tidak ada peraturan yang melarang penambangan di Kepulauan Sangihe.

Lahan tambang seluas 1,6 juta hektare di Indonesia telah memicu konflik dengan warga penolak.

JATAM dalam surveinya memberikan kesimpulan bahwa imunitas pangan warga yang lebih tinggi di masa pandemi ini nampak jelas pada wilayah di mana tambang tidak beroperasi.

Sungai Mahakam, terpanjang kedua di Indonesia, tercemar parah akibat eksploitasi lingkungan oleh industri tambang, batubara, dan kayu.

Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto menantang para penolak peraturan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Jatam menyebut setidaknya terdapat 10 pasal yang bermasalah dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan penolakan tambang.

Konflik tambang selama Jokowi memerintah 2014-2019 melibatkan aparat negara sebanyak 12 kasus.

55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang tersebar di Sumatera, sekitar Sulawesi, sekitar Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Jatam menilai pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur hanya akan menguntungkan Hashim dan Luhut Pandjaitan.

Jatam curiga insiden tumpahan minyak di perairan Karawang terjadi karena kelalaian saat Pertamina melakukan pengeboran di sumur YYA-1 Blok ONWJ.

Jika RUU Minerba diselesaikan sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir, kata Jatam, maka sangat rentan dengan transaksi politik. 

Jatam menduga ada keterlibatan purnawirawan jenderal Polri dan aparat kepolisian dalam konflik tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menantang Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan film Sexy Kilers tidak benar dan tidak jelas sesuai dengan yaang disebutkannya.

JATAM mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menanggapi film dokumenter bertajuk 'Sexy Killers'.

Jatam menduga kehadiran para purnawirawan di perusahaan tambang ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambang.