Indeks Jatam
Insiden Banyumas, Jatam: Tambang Ilegal Kerap Abai Keselamatan
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai kegiatan penambangan ilegal kerap kali mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Koalisi Masyarakat Sipil: IKN Baru Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Minta UU IKN Dibatalkan
Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.
Jokowi Ultah ke-60, Jatam & Walhi Beri Kado Uji Materi UU Minerba
Perwakilan dari Tim Advokasi UU Minerba sebut memang disengaja mengajukan uji materi UU Minerba saat Jokowi ultah.
PT TMS Berkukuh Lanjutkan Penambangan Emas di Sangihe
PT Tambang Mas Sangihe berdalih tidak ada peraturan yang melarang penambangan di Kepulauan Sangihe.
Jatam: 269 Penolak Tambang Dikriminalisasi & Luas Konflik Jutaan Ha
Lahan tambang seluas 1,6 juta hektare di Indonesia telah memicu konflik dengan warga penolak.
Survei Jatam: Ketahanan Pangan Warga Sekitar Tambang Lebih Rentan
JATAM dalam surveinya memberikan kesimpulan bahwa imunitas pangan warga yang lebih tinggi di masa pandemi ini nampak jelas pada wilayah di mana tambang tidak beroperasi.
Privatisasi Berlapis Ruang Kota Samarinda, Mungkinkah Dipulihkan?
Sungai Mahakam, terpanjang kedua di Indonesia, tercemar parah akibat eksploitasi lingkungan oleh industri tambang, batubara, dan kayu.
DPR Tantang Penolak RUU Minerba Ajukan Judicial Review
Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto menantang para penolak peraturan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan
Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.
Jatam: Pasal yang Sering Jadi Alat Kriminalisasi Penolak Tambang
Jatam menyebut setidaknya terdapat 10 pasal yang bermasalah dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan penolakan tambang.
Selama Periode Awal Jokowi Ada 71 Konflik Tambang, Kata Jatam
Konflik tambang selama Jokowi memerintah 2014-2019 melibatkan aparat negara sebanyak 12 kasus.
Jatam Sebut Ada 55 Pulau Kecil Dikuasai Korporasi Tambang
55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang tersebar di Sumatera, sekitar Sulawesi, sekitar Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Jatam Sebut Lokasi Ibu Kota Baru akan Untungkan Hashim dan Luhut
Jatam menilai pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur hanya akan menguntungkan Hashim dan Luhut Pandjaitan.
Jatam Curiga Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang Akibat Kelalaian
Jatam curiga insiden tumpahan minyak di perairan Karawang terjadi karena kelalaian saat Pertamina melakukan pengeboran di sumur YYA-1 Blok ONWJ.
Jatam Desak Pembahasan RUU Minerba Dihentikan Sementara
Jika RUU Minerba diselesaikan sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir, kata Jatam, maka sangat rentan dengan transaksi politik.
Konflik Tambang Pulau Wawonii Diduga Libatkan Purnawirawan Jenderal
Jatam menduga ada keterlibatan purnawirawan jenderal Polri dan aparat kepolisian dalam konflik tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.
JATAM Tantang Luhut Buktikan Bahwa Film 'Sexy Killers' Tidak Benar
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menantang Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan film Sexy Kilers tidak benar dan tidak jelas sesuai dengan yaang disebutkannya.
Luhut Tanggapi Film Sexy Killers, JATAM: Dia Komentar Sebagai Apa?
JATAM mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menanggapi film dokumenter bertajuk 'Sexy Killers'.
Jatam: Bisnis Tambang Libatkan Purnawirawan untuk Pendekatan Warga
Jatam menduga kehadiran para purnawirawan di perusahaan tambang ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambang.