Indeks Jatam

JATAM curiga kehadiran sejumlah purnawirawan jenderal yang juga pebisnis industri ekstraktif di kubu Jokowi dan Prabowo membawa kepentingan bisnis. 

Masing-masing orang di lingkaran pemerintah punya kepentingan untuk melebarkan sayap bisnis tambang yang dikelola.

Pencatutan Gerakan #BersihkanIndonesia melalui selebaran yang berisi mendukung proyek PLTPB Gunung Talang Sumatera Barat melemahkan advokasi dengan warga.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau kecil tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi tambang.

Tambang di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara menabrak berbagai aturan, sehingga seharusnya ditutup tak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan.

JATAM menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat rusuh, Rabu (6/3/2019), disinyalir akibat akumulasi kekecewaan masyarakat menolak kehadiran tambang di Pulau Wawonii.

Jokowi dan Prabowo enggan menanggapi secara serius kasus kepemilikan lahan adalah karena ada aktor penting yang menguasai lahan di Indonesia dalam lingkaran mereka.

Jatam menilai masalah-masalah di pulau-pulau kecil sama sekali tak disinggung oleh kedua Capres. Padahal di situ banyak masalah terkait lingkungan hidup.

Jatam menyebutkan, banyak persoalan tambang yang tidak diselesaikan seama masa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Jatam, setiap individu yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa digugat secara hukum.

Jatam khawatir Pilpres 2019 menjadi ajang transaksi politik yang melibatkan para pengusaha tambang.

Jatam menilai KPK belum secara progresif melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

Jatam menilai divestasi saham Freeport tak bisa menjawab persoalan lingkungan. Sementara dalam proses itu sendiri, pemerintah dan Freeport berjanji bakal memperbaikinya.

Merah meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena izin tambang acapkali erat dengan kasus suap.

Peserta aksi protes JBIC (Japan Bank for International Coopertaion) dari JATAM menunjukan data kerusakan lingkungan di Kedubes Jepang.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah memperhatikan dampak negatif yang luas bila ada tambang semen baru di Jawa Tengah dalam penyusunan KLHS terkait izin pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang.