Indeks Izin Tenaga Kerja Asing

Ganjar Pranowo bicara soal banyaknya tenaga kerja asing (TKA) Cina yang bekerja perusahaan di Indonesia.

Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia.

Kemenaker sudah tunda kedatangan 500 TKA Cina, tapi mereka mengajukan izin lagi ke Konawe pada Juni mendatang.

Buruh khawatir RUU Cipta Lapangan Kerja karena ia mempermudah izin tenaga kerja asing.

Pada 2018 periode pertumbuhan jumlah tenaga kerja asing tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Faktor yang mempengaruhi kesimpangsiuran informasi TKA adalah lemahnya pengawasan TKA di daerah.

DPR meminta Kemenaker untuk segera mengklarifikasi temuan Ombudsman RI tentang tujuh provinsi yang banyak didatangi TKA pekerja kasar.

Ombudsman belum menerima panggilan resmi dari DPR untuk menjelaskan temuan lembaga itu soal TKA ilegal. Tapi, Ombudsman sudah siap memaparkan temuan itu ke DPR.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penempatan tenaga kerja asing tidak menerima sanksi dan lepas dari pengawasan pemerintah.

"Pemerintahan Jokowi tidak salah," kata Adian.

Wapres JK menilai tidak ada yang salah dengan penerbitan Perpres TKA. Selain itu, menurut dia, kehadiran pekerja asing yang kompeten bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Perpres merupakan solusi dari berbagai keluhan terkait lamanya proses perizinan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Pansus berfungsi untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama membuktikan keberadaan TKA ilegal di proyek-proyek asing.

Menaker menjelaskan, peraturan presiden terkait tenaga kerja asing hanya untuk menyederhanakan perizinan agar tidak perlu lagi berbelit-belit.

Bamsoet menekankan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia jangan sampai menggerus lapangan kerja dalam negeri.

Terbitnya Perpres itu, menurut Seskab, sebenarnya untuk memudahkan administrasi TKA hanya untuk tenaga kerja kelas menengah ke atas, bukan tenaga non-skill.