Indeks Iupk

Kelanjutan operasi Freeport Indonesia tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada hasil evaluasi dan ketersediaan cadangan tambang masih diproduksi.

Luhut mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bahlil dan Bahlil mengaku telah menerima arahan dari Prabowo untuk mengevaluasi status IUP Agincourt.

Luhut juga membantah kabar memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun saham di Morowali dan meminta penuduh membuktikan tudingan tersebut.

Pengambilan dokumen ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan lindung daerah Konawe Utara.

KPK belum menerima konfirmasi kehadiran dari Tjandra, yang merupakan salah satu investor PT Kayan Hydro Energy tersebut.

Tersangka yang juga anak dari mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, itu dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Klas II A Jakarta Timur.

KPK menjemput paksa Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, Rudy Ong Chandra, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan usaha pertambangan di Kaltim.

Fandy Lingga juga dituntut dengan hukuman tambahan berupa denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara di kasus yang sama dengan Harvey Moeis.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Rudy Ong Chandra (ROC), terkait dugaan suap IUP di Kalimantan Timur.

KPK mengungkap modus perusahaan tambang, yakni mengantongi IUP, tetapi tak punya PPKH.

Dari lima perusahaan miliki IUP di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

Helena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015—2022.

Saksi Adam Marcos mengaku pernah mengantar Harvey Moeis dan menunggu hingga 2 jam.

Katri Krisnati sebut saat ini Freeport masih terus berkoordinasi dengan pemerintah proses perpanjangan IUPK.

Rapat Majelis Fatwa PP Persis pada 2-3 Juli 2024 telah memutuskan untuk menerima tawaran kelola tambang dari pemerintah.

BKPRMI menemui Presiden Joko Widodo untuk mengundang dalam musyawarah nasionalnya.

Sejumlah kelompok sipil menilai pemberian izin tambang pada ormas keagamaan akan merugikan ormas keagamaan dan menimbulkan konflik baru di publik.

Selain PBNU dan PP Muhammadiyah, ada 3-4 ormas keagamaan lain yang mengajukan izin pengelolaan tambang.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, akan menyiapkan 5 area tambang sisa yang bisa dipilih Muhammadiyah untuk dikelola ormas keagamaan tersebut.

Kelompok sipil mendesak Muhammadiyah menolak konsesi tambang agar tidak terjebak  permasalahan dunia tambang jelang pengumuman keputusan organisasi.