Indeks Insider

Bhima Yudhistira, menilai ada "warisan" proyek besar dari Jokowi yang berpotensi membebani pemerintahan Prabowo.

Masih terdapat 670 ribu Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang belum melakukan pemadanan.

Defend ID mencatat kenaikan laba lebih dari 20 persen dalam capaian kinerja laporan keuangan perusahaan.

PMN pada PT KAI akan digunakan untuk belanja modal, pengadaan train set baru, dan retrofit KRL Commuter Line.

Merespons keadaan itu, Kadin Indonesia mengimbau pemangku kepentingan terkait agar lebih berhati-hati terhadap dampak tersebut.

Menurut Sandi, tidak ada tantangan berarti dalam Family Office selain regulasi yang perlu disesuaikan.

BRImo, menjadi aplikasi mobile banking terpopuler di Indonesia dengan 34,6 juta pengguna dan volume transaksi Rp2.120 triliun.

Total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp3.748,24 triliun.

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR kompak menurunkan harga BBM.

Pemerintah perlu mewaspadai dampak pelemahan kurs rupiah ke harga energi, baik subsidi dan nonsubsidi.

Arief belum bisa memastikan kapan Perbadan akan diterbitkan karena masih dilakukan harmonisasi antar kementerian/lembaga.

Mulai dari istana presiden, rumah tapak menteri hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS.

Pedoman tersebut disusun untuk mempermudah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Kinerja positif BRI sepanjang tahun lalu dan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional, seperti Forbes, Fortune, dan Finance Asia.

Isa menuturkan konsumsi BBM hingga Mei 2024 di Tanah Air masih terkendali.

Volatilitas rupiah biasanya akan meningkat saat tahun pertama dalam periode transisi pemerintahan lama ke pemerintah baru.

Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp132,2 triliun hingga Mei 2024.

Sri Mulyani menjelaskan angka keseimbangan primer masih membukukan kinerja positif atau surplus Rp184,2 triliun.

Danareksa menyebut 4 perusahaan memiliki peluang kembali bangkit dan 6 perusahaan kemungkinan akan dihentikan.

Kerugian negara yang tercatat selama periode penindakan tersebut diestimasi mencapai Rp1,6 miliar.