Indeks Indepth
Solusi Setengah Jadi Jalur Mudik
Terobosan memecahkan masalah mudik selalu muncul setiap tahun. Untuk tahun ini, pemerintah berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan Tol antara Jakarta hingga Brebes Timur. Namun, sepertinya solusi ini hanya akan menyelesaikan sebagian dari setumpuk masalah arus mudik.
Makan Nasi Sampai Mati
Pada Mei lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor bahan makanan bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan menjelang bulan puasa yang jatuh pada awal Juni 2016. Kebijakan ini selalu dibuat menjelang Ramadan dari tahun ke tahun. Bagaimana sebenarnya relasi konsumsi beras di Indonesia dan masyarakatnya? Apakah benar beras hanya satu-satunya makanan pokok masyarakat Indonesia?
BBM Dalam Cengkeraman Emtek
Grup Elang Mahkota Teknologi (Emtek) menjalin aliansi dengan BlackBerry. Emtek akan mengelola BlackBerry Messenger (BBM) yang sudah mulai terpinggirkan karena banyaknya aplikasi messenger lainnya. Bagaimana masa depannya?
Orde Baru Ternyata Masih Ada
Lebih dari 50 tahun sejak peristiwa G30-3, komunis masih dianggap sebagai hal yang mengancam negeri ini. Hal-hal yang berbau komunis masih diberangus. Termasuk buku-buku, diskusi-diskusi yang berbau kiri, tetap tak bisa leluasa beredar di negeri ini.
"(Soal Monopoli) Ini Memang Sudah Lagu Lama"
Indosat bersuara paling keras soal monopoli Telkomsel di luar Jawa. Bagaimana cerita sebenarnya? CEO Indosat Alexander Rusli memberikan penjelasannya.
"Di Yogya, Garin Tidak Seperti Ahok"
Gebrakan Jogja Independent (Joint) cukup membuat geger perpolitikan lokal Yogyakarta. Sayang, belakangan meredup. Sineas kenamaan Garin Nugroho yang keluar sebagai pemenang konvensi Joint, belum sanggup mendongkrak gerakan Joint menjadi masif dan membesar seperti Teman Ahok di Jakarta.
Joint Yogyakarta, Kiat Rakyat Mencari Pemimpin
Warga Yogyakarta punya cara tersendiri untuk menyeleksi calon alternatif wali kota di luar calon-calon yang bakal diusung partai politik dalam perhelatan Pilkada Kota Yogyakarta, pada 2017. Muncul gerakan Jogja Independent atau Joint yang menyaring para tokoh melalui sistem konvensi untuk menjadi calon independen.
Memaksa Ponsel Impor Bernuansa "Merah Putih"
Kebijakan pemerintah menetapkan lima skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk smartphone sempat membuat geram para vendor yang terlanjur berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Utamanya, skema diperbolehkannya 100% software. Klausul ini dinilai bertentangan dengan aturan sebelumnya yang "memaksa" para vendor agar membangun pabrik di negeri ini.
20 Tahun Menanti Pameran Kedirgantaraan
Tepat 20 tahun lalu, angkasa Indonesia membawa decak kagum orang. Pesawat-pesawat terbaru dan canggih dipamerkan di Indonesia Air Show (IAS) pada 22-30 Juni 1996. IAS merupakan pameran kedua kedirgantaraan berkelas internasional dan terakhir yang dihelat Indonesia. Semangat baru muncul untuk menghadirkan pameran serupa, tentu saja dengan lebih besar dan hebat. Mampukah pemerintah mewujudkannya di tengah maraknya pameran serupa?
"Saya Sangsi Indonesia Air Show Berhasil"
Pengalaman menggelar dua airshow skala internasional menjadi modal Indonesia untuk kembali melaksanakan acara serupa beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mewujudkan acara sebesar Indonesia Air Show seperti 20 tahun lalu, butuh komitmen dan kemauan yang kuat. Bukan itu saja, infrastruktur tempat airshow juga jadi kendala Indonesia. Sehingga wajar saja rencana ini ditanggapi pesimistis oleh pelaku dirgantara.
Mengebut Infrastruktur, Panen Suara di 2019
Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.
Rekonsiliasi: Pemulihan di Atas Penghukuman
Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.
"Kami Menyadari Rekonsiliasi Isu yang Sangat Sensitif"
Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.
Indonesia Negeri Harta Karun
Ribuan harta karun terkubur selama berabad-abad di dasar laut Indonesia. Pemerintah mulai menyadari besarnya potensi dari harta karun ini. Upaya memanfaatkannya pun mulai digalakkan dengan tangan pemerintah tanpa keterlibatan swasta apalagi asing. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukan kegiatan pengangkatan Benda Muatan Kepal Tenggelam (BMKT) dalam kategori bidang yang tertutup untuk penanaman modal. Inilah babak baru bagi dunia pengangkatan harta karun di Indonesia.
Politik Dinasti, Duri Menuju Daulat Demokrasi
Aroma tak sedap politik dinasti masih menebar dan tetap mengganggu. Meritokrasi tumbuh meski belum jadi pegangan mayoritas pemilih di negeri ini.
Perlawanan "Singa" Penguasa Angkasa
Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Bareskrim Mabes Polri atas sanksi yang mereka terima. Padahal, kebijakan publik harusnya diselesaikan melalui jalur PTUN. Laporan tersebut mengukuhkan persepsi bahwa Lion Air memiliki “modal” kuat sehingga berani melakukan perlawanan terhadap pemegang otoritas penerbangan sipil.
Metamorfosis Gurita Bisnis Foxconn
Dari sekadar menjadi perusahaan manufaktur yang membuat perangkat elektronik sejumlah merek ternama, Foxconn perlahan bertransformasi menjadi perusahaan pemilik brand. Tidak dengan mengeluarkan brand baru, tetapi dengan mengakuisisi, membeli merek-merek yang sudah punya nama.
Revolusi Mobil Listrik Tesla
Peminat mobil listrik di negara-negara maju kian melaju. Produsen mobil listrik, Tesla Motor Inc. akan menggenjot produksinya lima kali lipat pada 2018. Pembangunan pabrik raksasa yang diberi nama Gigafactory pun menjadi kebutuhan.
Remang-Remang Dana Sertifikasi Halal
Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.
"Apa Dulu Tujuannya Dibuka kepada Publik?
LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.