Indeks Impor Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku kesulitan mengatur komoditas pangan, terutama beras, gula dan daging lantaran persoalan yang timbul dari ketiga komoditas itu sangat kompleks.

Kebijakan impor bawang putih untuk menstabilkan harga jelang Ramadan berbuntut perseteruan antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Mendag Enggartiasto.

Rusli mengatakan, yang perlu dikritisi dari pemerintah saat ini adalah masalah tidak terserapnya beras petani oleh pasar.

Peneliti INDEF menilai pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang berjanji akan menyetop impor bahan makanan bisa berakibat pada kenaikan harga yang tinggi.

"Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Jokowi

"Tahun 1984, jumlah penduduk Indonesia 160 juta jiwa, sementara sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai".

ICW menemukan ketidakwajaran data impor 4 komoditas pangan pada periode 2005-2017. Volume impor versi BPS lebih sedikit dari data versi negara penjual atau eksportir. 

Indef mengusulkan kepada presiden terpilih nanti untuk mengutamakan perbaikan data komoditas pangan sebelum bicara soal impor.

Rizal Ramli dan Prabowo Subianto sama-sama mengkritik keras kebijakan impor pemerintah saat berbicara di depan buruh anggota FSPMI. 

Polemik data produksi beras menjadi masalah yang menahun dan menentukan apakah pemerintah harus impor atau sebaliknya.

Darmin Nasution mengkritik rencana Budi Waseso mengekspor beras tahun karena tidak berkelanjutan dan hanya sekadar merespons kondisi terkini.

Segudang masalah menanti presiden-wakil presiden--siapa pun yang nanti terpilih--jika mereka bercita-cita menghentikan impor beras dan swasembada pangan.

Janji Prabowo tidak impor apa pun bila terpilih sebagai presiden dinilai tak masuk akal. Meski, swadaya pangan masih mungkin.

Perbaikan data BPS dinilai menjadi momentum baik bagi pemerintah memperbaiki data pangan, khususnya beras yang selama ini kurang baik.

Rizal Ramli lapor ke KPK soal masifnya impor pangan, tapi Menteri Darmin berdalih impor bukan barang haram. Lantas, apa masalahnya?

Praktik impor pangan di Indonesia dinilai rawan korupsi, bahkan sejumlah pejabat telah menjadi pesakitan KPK karena terlibat skandal ini.

"Perlu akan ada amnesti data karena ini berlangsung sudah lama sekali. Konsepnya ya sudahlah yang lama biarkan, kita start mulai sekarang, yang lama masuk arsip," ujar Moeldoko.

Mengakui kesalahan dibarengi BPS mengeluarkan data dengan metodologi baru, menurut Said, langkah awal yang berani pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional.

"Kalaupun ada 2,85 juta ton surplusnya sebenarnya itu kalau petani nyimpen sedikit aja itu enggak ada di pasar berasnya. Susah"

"Kalau 2013, (BPS) bilang lahan baku sawah 7,75 juta hasil pemotretan terakhir lahan baku sawah kota adalah 7,1 juta hektar. turun dari 7,75 juta jadi 7,1 data per sekarang"