tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan perlu konsep amnesti atas data pangan khususnya beras yang keliru sejak 1997. Menurut Moeldoko, saat ini momen untuk evaluasi dan memperbaiki data yang keliru tersebut.
"Perlu akan ada amnesti data karena ini berlangsung sudah lama sekali. Konsepnya ya sudahlah yang lama biarkan, kita start mulai sekarang, yang lama masuk arsip," ujar Moeldoko di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Rabu (24/10/2018).
Ia mengatakan hal itu merupakan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, belum ada payung hukum yang ditetapkan.
"Dari Wapres arahannya seperti itu, tapi dilihat lagi nanti bagaimana. Tapi, intinya bahwa kami ingin perbaikan ke depan bukan bicara ke belakang," ujarnya.
Menurutnya, dengan terbukanya informasi ada kesalahan data pangan sejak lama, tentu pihak terkait akan melakukan penyesuaian seperti Kementerian Pertanian. Sinkronisasi dan koordinasi kabinet kerja akan dilakukan.
"Saya pikir akan ada penyesuaian data di Kementan. Soal data beras, arahnya menuju data terbaru," ujarnya.
Langkah pemerintah saat ini dinilainya adalah suatu langkah berani untuk berubah melakukan perbaikan dari data yang sekian lama terlewat untuk dievaluasi.
Perbaikan data produksi beras ini dimulai dari pernyataan Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/10/2018). Ia mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional sudah terjadi sejak 20 tahun terakhir.
"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," ujar Wapres.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
