Indeks Impor Beras

Perbaikan data BPS dinilai menjadi momentum baik bagi pemerintah memperbaiki data pangan, khususnya beras yang selama ini kurang baik.

Rizal Ramli lapor ke KPK soal masifnya impor pangan, tapi Menteri Darmin berdalih impor bukan barang haram. Lantas, apa masalahnya?

Mengakui kesalahan dibarengi BPS mengeluarkan data dengan metodologi baru, menurut Said, langkah awal yang berani pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional.

Praktik impor pangan di Indonesia dinilai rawan korupsi, bahkan sejumlah pejabat telah menjadi pesakitan KPK karena terlibat skandal ini.

"Perlu akan ada amnesti data karena ini berlangsung sudah lama sekali. Konsepnya ya sudahlah yang lama biarkan, kita start mulai sekarang, yang lama masuk arsip," ujar Moeldoko.

"Kalaupun ada 2,85 juta ton surplusnya sebenarnya itu kalau petani nyimpen sedikit aja itu enggak ada di pasar berasnya. Susah"

"Kalau 2013, (BPS) bilang lahan baku sawah 7,75 juta hasil pemotretan terakhir lahan baku sawah kota adalah 7,1 juta hektar. turun dari 7,75 juta jadi 7,1 data per sekarang"

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin pasokan beras di tahun politik aman karena bakal banyak caleg yang membagi-bagikannya gratis.

Indonesia meraih swasembada pangan pada 1984 tetapi tidak bertahan lama dan masih mengimpor beras dari negara lain.

Ketinggalan berita dari 15 - 21 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

Polemik Impor beras tak hanya melibatkan Buwas vs Enggar tapi juga antara partai pendukung Jokowi. PDIP meminta Enggar dicopot.

Polemik soal impor beras harus segera diselesaikan agar tidak semakin berlarut dan merugikan petani dan masyarakat.

Perseteruan Buwas dan Enggartiasto membuat polemik impor beras yang sempat ramai awal 2018 kembali menguat.

Mensos Agus Gumiwang menyatakan polemik impor beras tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program rastra.

Jauh hari sebelum Buwas dan Enggar bertengkar, sejumlah menteri Jokowi pernah melakukan hal serupa. Bahkan, menko dengan Wapres.

Rizal meminta Jokowi mengganti Enggar dengan sosok yang baru agar kebijakan perdagangan Indonesia tidak salah arah.

Bulog menyatakan seharusnya urusan impor beras ada di pihaknya.

Wachid menduga ada kongkalikong antara Mendag dengan pengusaha-pengusaha beras dalam kebijakan impor ini.

Buwas menegaskan pejabat Bulog yang tak mampu menjaga harga beras di pasaran bakal dicopot.

Persediaan beras Bulog masih cukup sampai Juni 2019. Sehingga tidak perlu ada impor lagi.