tirto.id - Perseteruan antara Badan Urusan Logistik dan dan Kementerian Perdagangan soal impor beras kian meruncing seiring pernyataan keras yang dilontarkan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso.
Di hadapan para pewarta, Buwas—demikian ia akrab disapa—menumpahkan kegeramannya kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar sempat bilang, bukan urusan lembaganya jika Bulog kekurangan gudang penyimpanan.
"Matamu! Kita 'kan sama-sama (lembaga) negara," ujar Buwas, merujuk ke Enggar, di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018) lalu. Ia juga menyebut pihak yang ingin beras ekspor terus sebagai "pengkhianat bangsa."
Jika dirunut ke belakang, perang urat saraf Buwas-Enggar bermula sejak Kemendag menyetujui izin impor beras sebesar 2 juta ton tahun ini. Jumlah ini dianggap Buwas terlalu banyak lantaran cadangan beras Bulog sampai sekarang mencapai 2,4 juta ton dan cukup mengisi perut rakyat Indonesia sampai Juni 2019.
Impor itu disetujui sebelum Buwas menduduki posisi Dirut Bulog dengan asumsi merosotnya produksi beras lokal karena alih fungsi sawah yang kian masif. Penambahan kuota impor itu juga telah diminta oleh Bulog serta dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, jauh sebelum Buwas menjabat pada 27 April 2018.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Enggar meminta pewarta menanyakan langsung data kebutuhan cadangan beras pemerintah ke Kemenko Perekonomian. "Tanya (datanya) ke Pak Menko perekonomian [Darmin Nasution]," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, kemarin (20/9/2018) siang.
Politikus PDIP Serang Enggar
Polemik soal impor beras juga terjadi di luar Buwas-Enggar. Bahkan, Rizal Ramli harus dilaporkan pengurus Partai Nasdem ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Pangkal masalahnya adalah pernyataan Rizal Ramli di acara Indonesia Lawyers Club di TVOne yang menuding Enggar sebagai "biang kerok". Dia menuduh Enggar memanfaatkan impor untuk kepentingan pribadi. Sebagai informasi, Enggar adalah kader Nasdem yang resmi bergabung sejak 2013 (sebelumnya di Golkar).
Enggar, kata Ramli, seharusnya sudah lama dicopot dari jabatannya jika bukan berasal dari partai Nasdem yang mendukung pemerintah.
"Presiden Jokowi enggak berani negur. Takut sama Surya Paloh. Saya katakan: Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh. Karena ini berengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan," ucapnya.
Nasdem melaporkan Rizal pada 17 September lalu dengan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah, setelah somasi yang mereka layangkan tak digubris. Sementara Rizal masih mempertimbangkan melapor balik lantaran merasa reputasinya sebagai ekonom kondang bisa rusak.
"Sudah jelas, kok, angkanya yang benar. Enggak bisa biarkan Enggar kayak gini, petantang-petenteng kayak gini. Sudah waktunya [Enggar] diganti," tutur Rizal di Kompleks DPR RI, Senayan, Kamis (20/9/2018) siang.
PDIP-P yang sebetulnya satu kubu dengan Nasdem di pemerintahan Jokowi justru mendukung pernyataan Rizal Ramli, dan dengan begitu juga Buwas. Anggota komisi IV DPR fraksi PDI-P Ono Surono mengatakan Enggar "menutup mata" dari kenyataan di lapangan soal cadangan beras.
"Kemendag tidak mau tahu dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bulog, itu jadi aneh dan patut dipertanyakan," kata Ono kepada Tirto.
Ia bahkan mengusulkan presiden mengevaluasi kinerja Mendag terkait kebijakan impor komoditas pangan. "Kalau tetap tidak mau melihat data-data, ubah saja nama kementeriannya menjadi Kementerian Impor Pangan," tegas Ono.
Selama ini, menurut Ono, Enggar hanya mengurusi impor tanpa melihat permasalahan secara komprehensif. Termasuk, kemampuan dan kewenangan Bulog untuk memperhitungkan stok cadangan beras dalam negeri.
Nasdem telah menyatakan kalau kebijakan yang dikeluarkan Enggar sama sekali tidak terkait dengan instruksi partai.
"Saya tegaskan kebijakan impor di Kemendag tidak terkait kebijakan Partai Nasdem," ujar Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali, dikutip dari Antara.
Sementara Johnny G Plate, Sekjen Nasdem, menilai Jokowi tak perlu turun tangan menyelesaikan keributan ini. Sebaiknya, ujar Johnny, yang menyelesaikan masalah ini Menko Perekonomian Darmin Nasution saja.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Rio Apinino
