tirto.id - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyaluran beras sejahtera (rastra) tidak akan terpengaruh oleh polemik impor beras.
Saat ditanya mengenai polemik antara Perum Bulog dengan Kementerian Perdagangan tersebut, Agus mengklaim bahwa alokasi beras program rastra tidak berasal dari barang impor.
“Yang masalah itu, [urusannya] yang di sana. Kantor lain, bukan kantor saya,” ucap Agus di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (20/9/2018).
Polemik itu berkaitan dengan sikap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yang menolak impor beras di periode semester II tahun ini meski kuotanya masih tersedia. Sebab, beras cadangan pemerintah di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan. Apalagi, kata dia, gudang beras bulog sudah penuh.
Selain itu, menurut Buwas, distribusi beras untuk program rastra lebih baik dari suplai dalam negeri. Alasan dia, rasa beras impor tak sesuai selera mayoritas masyarakat Indonesia.
Penyalur Rastra Tahap Ketiga 2018 Sudah 95 Persen
Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengklaim penyaluran beras sejahtera (rastra) pada tahap ketiga tahun ini sudah mencapai 95 persen.
Dengan demikian, tak lama lagi, pemerintah tinggal melaksanakan satu tahapan lagi untuk menyalurkan rastra pada 2018. Sebab, dalam setahun ada empat tahapan penyaluran rastra.
“Tahap ketiga sudah jalan, dan tidak ada masalah sama sekali,” kata Agus.
Menurut Agus, ketersediaan beras yang diperuntukkan bagi keperluan program rastra dan PKH (Program Keluarga Harapan) relatif aman. Adapun beras yang disalurkan itu berjenis medium dan asalnya dari Perum Bulog.
Pemerintah menyiapkan dua juta ton beras untuk program ini. Jumlah keluarga penerimanya pun ditargetkan mencapai 15,5 juta dengan skema pemberian 10 kilogram beras di setiap bulan.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
