tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan mengapa Indonesia masih mengimpor beras meski hasil penghitungan BPS menyebut bahwa produksi beras akan surplus 2,58 juta ton hingga akhir 2018.
Menurutnya, angka tersebut masih sangat rentan membuat harga beras tak stabil. Sebab, terkadang penyaluran pasokan terhambat dan menyebabkan harga melambung di pasar.
"Kalaupun ada 2,85 juta ton surplusnya sebenarnya itu kalau petani nyimpen sedikit aja itu enggak ada di pasar berasnya. Susah," kata Darmin di gedung Kemenko perekonomian, Rabu (25/10/2018).
Karena itu lah, kata dia, masyarakat tak perlu khawatir dengan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Sebab, hal tersebut memang dibutuhkan mengingat jumlah produksi beras memang menurun secara kuantitas karena banyaknya konversi lahan sawah.
Di samping itu, kebijakan mengimpor beras juga bukan hal aneh lantaran negara-negara lain di dunia juga melakukan hal serupa untuk mencegah inflasi.
"Jadi sudah lah impor itu bukan barang haram. Dari pada rakyat kecil susah. Kamu tau di Filipina? Sama penyakitnya. Mereka enggak mau impor tahun ini. Dalam sebulan agustus diatas 6 persen (inflasinya)," ujarnya.
Seperti diketahui, BPS memperkirakan produksi panen padi di Indonesia hingga akhir tahun 2018 akan mencapai 56,54 Juta Ton gabah kering giling (GKG).
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, angka itu dihitung dari luas sawah produktif penghasil padi sejak Januari hingga Desember yang luasnya mencapai 10,9 juta hektar.
Namun, jika gabah kering giling tersebut dikonversi menjadi beras, maka produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras.
Jika dibandingkan dengan data konsumsi beras yang diperkirakan mencapai 29,57 juta ton hingga akhir tahun, kata dia, "terjadi surplus produksi beras sekitar 2,85 juta ton."
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
