tirto.id - Wakil Ketua Komisi VI, Abdul Wachid mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantaran menerapkan kebijakan impor beras di kala stok beras nasional sudah berlebihan.
"Kan ini pengaruhnya luar biasa di rakyat. Sangat merugikan petani lokal. Sementara stok sudah sangat banyak," kata Wachid kepada Tirto, Kamis (20/9/2018).
Menurut Wachid, hanya Enggar saja yang menginginkan impor beras. Sementara Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Direktur Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) tak setuju dengan kebijakan tersebut lantaran stok beras sudah mencapai 2,4 juta ton dan gudang beras milik Bulog tidak cukup lagi untuk menampungnya.
"Yang tahu persis itu kan Mentan, berapa produksi dan berapa kebutuhan. Bulog juga dia tahu. Dia punya stok di mana-mana. Baik itu yang beras impor maupun beras lokal penyerapan dari petani," kata Wachid.
Wachid pun menduga terdapat kongkalikong antara Mendag dengan pengusaha-pengusaha beras dalam kebijakan impor ini.
"Memang kalau saya lihat ini antara harga beras di Vietnam dan di sini disparitas harganya tinggi. Itulah menarik seorang pengusaha dan pedagang. Nah mereka temannya Mendag," kata Wachid.
Politikus Gerindra ini pun meminta Jokowi mengevaluasi Enggar untuk mengetahui motif dari kebijakan impor ini. "Artinya Pak Jokowi ini harusnya berani bertindak dengan Mendag. Kalau tidak berani malah pertanyaan saya ada apa?" kata Wachid.
Sebelumnya, Kemendag tetap memutuskan mengimport beras meskipun stok beras nasional sudah mencukupi dan gudang Bulog sudah tidak mencukupi lagi.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya. "Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut," ucap Oke di kantornya, Selasa (18/9/2018).
Oke menyatakan, impor beras sebanyak dua juta ton diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali pada Januari dan Maret 2018, dan satu juta ton pada April 2018.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
