tirto.id - Pemerintah mengakui telah terjadi kesalahan data pangan khususnya beras sejak 1997 dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan langkah perbaikan dengan menerapkan metodologi pendataan baru.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah melihat hal tersebut sebagai langkah serius jangka panjang yang tidak hanya sesaat meredam kisruh data beras antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang terjadi hampir setiap tahunnya dalam menentukan impor beras.
"Kalau melihat komitmen BPS ini komitmen berkelanjutan, tidak hanya meredam kegaduhan karena saya melihat semangat BPS bukan hanya meredam kisruh yang terjadi. Ketika terjadi kisruh yang disalahkan BPS juga. Ini harusnya akan dipakai seterusnya," ujar Said kepada Tirto pada Rabu (24/10/2018).
Mengakui kesalahan dibarengi BPS mengeluarkan data dengan metodologi baru, menurut Said, langkah awal yang berani pemerintah untuk memperbaiki sistem pangan nasional. Kemudian pengakuan kesalahan yang keluar dari sosok Jusuf Kalla, menurutnya juga tepat untuk menghindari 'perang' antar kementerian/lembaga di tengah tahun politik.
"Kalau enggak JK yang ngomong itu risiko besar dalam konteks politik karena ini sangat politik apalagi menghadapi tahun politik," ujarnya.
"Kalau BPS yang ngomong aja itu perang kelembagaan, jadi menjadi tepat pemerintah segera mengumumkan itu dan yang mengumumkan Wapres. Artinya ini diakui sebagai kesalahan kolektif," terangnya kemudian.
Diperkirakannya, apabila tidak demikian, maka semua kelembagaan akan saling membela diri, terutama Kementan. "Kementan udah enggak pantas untuk melakukan pembelaan atas data-data yang selama ini dipakai, jadi ini harus diakui semua pihak sebagai kesalahan bersama. Ini momentum menurut saya untuk pemerintah berbenah," ujarnya.
Langkah pemerintah saat ini dinilainya adalah suatu langkah berani untuk berubah melakukan perbaikan dari data yang sekian lama terlewat untuk dievaluasi.
Perbaikan data produksi beras ini dimulai dari pernyataan Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/10/2018). Ia mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional sudah terjadi sejak 20 tahun terakhir.
"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," ujar Wapres.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
