Indeks Impor Beras

Lutfi mengklaim pada 2019, 2020 dan 2021, Kementerian Perdagangan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

Bulog memperkirakan hasil panen pada 2021 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni 33 juta ton.

Dirut Bulog mengungkapkan, stok beras mencapai 1,2 juta ton atau sesuai dengan kisaran stok yang ditetapkan pemerintah.

Indonesia telah meneken perjanjian impor beras dengan Thailand dan Vietnam.

Ombudsman mendesak Kemenko Perekonomian menunda impor beras hingga Mei 2021.

Pemerintah mengklaim impor beras karena gabah di petani basah. Masalahnya klaim tersebut lemah.

Saat ini yang diperlukan, kata Ganjar, membuat petani sejahtera dengan memperkuat serapan gabah atau beras petani.

Mendag Lutfi menjanjikan tidak akan ada impor beras selama masa panen raya.

PSI menilai impor beras seharusnya dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

Sejumlah gubernur dan bupati menolak impor beras, tapi pemerintah tidak bergeming. Impor beras diduga tidak semata-mata untuk kebutuhan pangan nasional.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan ide impor beras 1 juta ton muncul dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto & Mendag Muhammad Lutfi.

Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton karena dapat menyebabkan harga gabah petani turun drastis.

Impor beras pemerintah ditentang. Stok besar Indonesia dirasa cukup.

Impor beras dari Thailand dengan catatan tergantung produksi beras kedua negara dan harga beras dunia.

Jawa Tengah akan memasuki musim panen padi dan pada 2021 diprediksi surplus beras 1 juta ton.

Bulog akan melakukan impor 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Kementan sebut produksi beras di dalam negeri hingga April 2020 akan mencapai 5,27 juta ton.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan importasi beras dalam beberapa waktu ke depan bakal sulit dilakukan.

Pemerintah berencana mengimpor beras untuk menjaga stabilitas harga.

Besarnya beras yang perlu dimusnahkan turut dipengaruhi pengadaan importasi berlebihan oleh pemerintah di tahun 2018.