Indeks Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso blak-blakan mengenai sulitnya melakukan impor beras.

Arief Prestyo Adi mengatakan, ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) ada di Perum Bulog semakin memprihatinkan.

Kepala Bapanas sebut produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau dijaga dengan impor adalah stok beras di Bulog.

Syahrul Yasin Limpo tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras, namun bagaimana mengatasi masalah harga beras.

Arief Prestyo Adi mengakui, sudah mengamankan beras impor sebanyak 200.000 ton berasal dari luar negeri. 

Dedi Mulyadi meminta, pemerintah hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Hal tersebut agar tidak 'menghancurkan' harga beras di pasar lokal.

Kemendag memberikan lampu hijau kepada Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengklaim Indonesia tidak perlu impor beras. Sebab, seluruh daerah sudah melakukan panen.

Mendag Zulkifli Hasan menjamin harga beras yang didistribusikan oleh Perum Bulog tidak akan mengalami kenaikan

Hingga akhir 2021, Perum Bulog memastikan akan menyerap 1,2 juta ton beras dari petani sehingga tak memerlukan impor beras pada 2022.

Lutfi mengklaim pada 2019, 2020 dan 2021, Kementerian Perdagangan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

Bulog memperkirakan hasil panen pada 2021 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yakni 33 juta ton.

Dirut Bulog mengungkapkan, stok beras mencapai 1,2 juta ton atau sesuai dengan kisaran stok yang ditetapkan pemerintah.

Indonesia telah meneken perjanjian impor beras dengan Thailand dan Vietnam.

Ombudsman mendesak Kemenko Perekonomian menunda impor beras hingga Mei 2021.

Pemerintah mengklaim impor beras karena gabah di petani basah. Masalahnya klaim tersebut lemah.

Saat ini yang diperlukan, kata Ganjar, membuat petani sejahtera dengan memperkuat serapan gabah atau beras petani.

Mendag Lutfi menjanjikan tidak akan ada impor beras selama masa panen raya.

PSI menilai impor beras seharusnya dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.

Sejumlah gubernur dan bupati menolak impor beras, tapi pemerintah tidak bergeming. Impor beras diduga tidak semata-mata untuk kebutuhan pangan nasional.