Indeks ijazah palsu

Seorang staf khusus Kemenristekdikti berperan meloloskan kampus-kampus bermasalah. Aktivis antikorupsi menilai sudah saatnya posisi staf khusus ditinjau ulang.

“Saya akan tuntut ke pengadilan," kata Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub kepada Tirto.

Sejak Maret 2018, sebuah surat kabar lokal Spanyol merilis laporan tentang skandal politisi Spanyol yang memiliki ijazah bodong atau melakukan plagiasi.

"Saya kira ini tantangan terbesar pemerintah untuk kembali fokus menyelesaikan kasus-kasus serupa. Ini sesuatu yang sangat mencoreng muka pendidikan kita sebagai penyakit kambuhan."

Kader partai yang menjabat di pemerintahan, diminta tak lakukan manuver politik.

Staf khusus menteri ristekdikti ini memberikan memo "bantuan" untuk kampus-kampus bermasalah.

Abdul Wahid Maktub, staf khusus Menteri Ristekdikti M. Nasir dan politikus PKB, terlibat memuluskan kampus bermasalah.

Dari kelas jauh, ujian skripsi secara serentak, skripsi plagiat, hingga memakai dosen luar. Semuanya demi meluluskan mahasiswa.

Pelaku praktik jual beli ijazah abal-abal dengan modus kuliah fiktif masih orang lama, melibatkan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Menurut polisi, JR Saragih bisa lolos dari jerat pidana apabila berkas perkaranya tak selesai dalam waktu 14 hari.

Sepa PK TNI berbeda dengan pendidikan Taruna Akademi Militer. Pendidikan di Sepa PK TNI selama satu tahun sementara Taruna Akmil empat tahun.

KPU Sumut menyatakan JR Saragih tetap tak bisa ikut pilkada karena hanya menyetor legalisir SKPI.

Kata pendukungnya, JR Saragih tak mungkin punya ijazah SMA palsu karena merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990an. Benarkah namanya tercatat sebagai salah satu lulusan Akmil?

Bawaslu Sumut menjelaskan bahwa, JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan legalisir fotokopi ijazah.

JR Saragih menjadi tersangka pemalsuan legalisir fotokopi ijazah yang dipakai untuk memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah di Pilgub Sumut 2018.

Sidang sengketa pilkada tersebut akan dilanjutkan pada Jumat (23/2) dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak KPU Sumut.

Gugatan ini dilakukan karena Demokrat yakin pasangan JR Saragih-Ance Selian telah memenuhi syarat untuk maju di Pilgub Sumut 2018.

Berdasar hasil evaluasi KPU terhadap Pilkada Serentak 2015 dan 2017, salah satu masalah penting dalam verifikasi berkas calon kepala daerah ialah keabsahan ijazah.

Menristekdikti mengatakan bahwa saat ini pengecekan ijazah bisa dilakukan secara online, para pengguna ijazah tidak perlu datang ke kantor Kemenristekdikti untuk melakukan pengecekan.

Kemenristek Dikti menerima laporan dugaan ijazah palsu milik 141 pejabat negara sepanjang 2016, tapi 90 persennya tidak terbukti benar.